Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi persoalan blokade akses Tol Jatikarya oleh masyarakat yang menuntut pembayaran lahan yang terdampak pembangunan proyek tol Cimanggis-Jatikarya, Bekasi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, membenarkan bahwa telah terjadi persoalan pembayaran lahan warga yang terdampak oleh pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung, ruas Cimanggis-Jatikarya.
Hedy mengatakan pada umumnya persoalan lahan yang belum dibayarkan disebabkan karena status tanah yang mengalami sengketa.
"Jadi ada yang punya lahan diklaim orang lain, sehingga BPN tidak berani mengeluarkan [biaya ganti rugi] karena ini masuk dalam sengketa," kata Hedy di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Menurut Hedy, Ditjen Bina Marga telah menyelesaikan pembayaran tanah dengan menyerahkan uang ganti rugi ke pengadilan. Hedy menuturkan proses tersebut masih berjalan sampai dengan saat ini.
Dia menuturkan bahwa pihak pengadilan bersama dengan BPN tengah menyelesaikan pelunasan tanah tersebut berdasarkan hasil putusan pengadilan.
"Jadi memang tugas kita sudah selesai dengan menyerahkan uang ke pengadilan," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengguna jalan Tol Cimanggis-Cibitung mengeluhkan kemacetan panjang yang terjadi akibat adanya blokade warga di Exit Tol Jatikarya, Bekasi.
Dikutip dari akun instagram @infobekasi, Rabu (8/2/2023) pukul 11.10 WIB pengguna jalan tol tersebut melaporkan akses exit tol Jatikarya yang sempat ditutup akibat unjuk rasa terkait dengan pembebasan lahan di ruas tol tersebut.
"Posisi kita di tol Jatikarya ini nggak bisa lewat mau ke arah Cibubur, jalanan ditutup kayanya terkait hak tanah yang belum dibayarkan, jadi kita gak bisa keluar exit tol Jatikarya, di tol Jatikarya ini macet gak bisa keluar exit tol," kata akun instagram @aminadnan07.
Namun, tak berangsur lama, akun tersebut kembali melaporkan pukul 11.20 kondisi kemacetan mulai terurai sehingga lalu lintas dapat kembali berjalan.
"Alhamdulillah, sudah bisa lewat kayanya mediasi sudah berjalan, mudah-mudahan semua permasalahan selesai," ujarnya. Sebelumnya, pada Selasa (11/10/2022) lalu, akun twitter @Bams277 juga sempat melaporkan kondisi blokade warga pemilik tanah di Gerbang Tol (GT) Jatikarya Bekasi.
Aksi unjuk rasa warga hingga berujung blokade di ruas tol Cimanggi-Jatikarya bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, pada Selasa (11/10/2022) lalu, akun twitter @Bams277 juga sempat melaporkan kondisi blokade warga pemilik tanah di Gerbang Tol (GT) Jatikarya Bekasi.
"Tol Jatikarya di Blokade yang punya tanah, karena tanah belum di bayar pemerintah, cepat mundur saja lah biar Indonesia tidak cepat hancur," tulisnya.
Sementara itu, akun TikTok @reynaldidebi_18 pada Juli 2022 lalu memposting video yang berisi warga ahli waris Jatikarya. Video tersebut menunjukkan 2 orang warga yang mengklaim pemilik lahan yang mengancam akan terus memblokade jalan tersebut hingga ada keputusan terkait pembayaran lahan.
"Saya disini lagi menduduki tanah saya, tolong disampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi bahwa kami menutut hak kami, kami disini bukan menuntut jalan, karena tanah kami yang dipakai jalan tol ini belum di bayar," ucap pria dalam unggahan tersebut.
Sementara itu, PT Cimanggis-Cibitung Tollways selaku badan usaha jalan tol (BUJT) tol Cimanggis-Cibitung menyatakan bahwa terjadi aksi penyampaian aspirasi oleh warga terkait sengketa lahan Jatikarya pada segmen Cimanggis Junction-On/Off Ramp Jatikarya pada pukul 10.35 WIB.
Penyampaikan aspirasi berujung pada penutupan akses jalan tol oleh warga hingga sempat menyebabkan kemacetan parah di akses exit tol Jatikarya, Bekasi.
"PT Cimanggis Cibitung Tollways terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk memastikan keselamatan pengguna Jalan Tol dan berupaya agar Jalan Tol dapat segera dioperasikan kembali secara normal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tetap hati-hati dalam berkendara serta ikuti rambu-rambu dan arahan dari Petugas di lapangan," tulis manajemen PT Cimanggis-Cibitung Tollways, Rabu (8/2/2023).
