Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah warga ahli waris lahan yang terdampak proyek Tol Jatikarya menggelar aksi protes hingga bakar ban di akses Gerbang Tol (GT) Cibitung-Cimanggis. Para warga menuntut pembayaran lahan yang tak kunjung didapatkan hingga saat ini.
Dikutip dari akun instagram @infobekasi, Rabu (8/2/2023) ahli waris atau pemilik lahan yang dibangun Tol Jatikarya membakar ban di akses masuk ke Jalan Tol Cibitung-Cimanggis pukul 12.30 WIB.
Aksi tersebut lanjutan dari penutupan akses jalan tol Jatikarya yang berlangsung sejak pukul 10.35 WIB pagi. Adapun, peristiwa ini berkaitan dengan kekecewaan warga atas pembebasan lahan yang tak dibayarkan.
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Tol Cimanggis-Cibitung, PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) menerangkan saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Polres Metro Kota Bekasi untuk melakukan negosiasi dengan warga untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup akibat aksi tersebut.
"PT Cimanggis Cibitung Tollways terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk memastikan keselamatan pengguna Jalan Tol dan berupaya agar Jalan Tol dapat segera dioperasikan kembali secara normal," kata manajemen dalam keterangan resminya, Rabu (8/2/2023).
Adapun, warga ahli waris mengungkapkan kekesalan terkait sengketa lahan Jatikarya dengan melakukan blokade atau penutupan akses tol tersebut yang berlangsung sejak pukul 10.35 WIB hari ini.
Kondisi tersebut membuat Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Segmen Cimanggis Junction-On/Off Ramp Jatikarya macet berkepanjangan hingga menuai keluhan dari sejumlah pengguna jalan.
"Saat ini penutupan oleh warga dilakukan pada Jalur B (Arah Jatikarya menuju Jakarta) dan Jalur A (Arah Cimanggis menuju Jatikarya). Kepada pengguna jalan tol Cimanggis – Cibitung, agar dapat menggunakan rute alternatif lain," tulis manajemen PT Cimanggis-Cibitung Tollways.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, membenarkan bahwa telah terjadi persoalan pembayaran lahan warga yang terdampak oleh pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung, ruas Cimanggis-Jatikarya.
Hedy mengatakan pada umumnya persoalan lahan yang belum dibayarkan disebabkan karena status tanah yang mengalami sengketa.
"Jadi ada yang punya lahan diklaim orang lain, sehingga BPN tidak berani mengeluarkan [biaya ganti rugi] karena ini masuk dalam sengketa," kata Hedy di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Menurut Hedy, Ditjen Bina Marga telah menyelesaikan pembayaran tanah dengan menyerahkan uang ganti rugi ke pengadilan. Hedy menuturkan proses tersebut masih berjalan sampai dengan saat ini.
Dia menuturkan bahwa pihak pengadilan bersama dengan BPN tengah menyelesaikan pelunasan tanah tersebut berdasarkan hasil putusan pengadilan.
"Jadi memang tugas kita sudah selesai dengan menyerahkan uang ke pengadilan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
