Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa lahan menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam mencapai swasembada pangan.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada aspek krusial yang masih luput dari perhatian pemerintah, yakni terkait penyelesaian ketimpangan struktural dalam relasi produksi pertanian.
Padahal, kata Eliza, swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto menjadi agenda utama. Serangkaian kebijakan yang digulirkan pemerintah di antaranya transformasi kelembagaan yang mengelola pangan, revitalisasi infrastruktur pengairan, regenerasi petani, riset dan pengembangan, penambahan jumlah penyuluh, kepastian status kepemilikan lahan, hingga integrasi dari hulu ke hilir.
Menurutnya, reforma agraria yang diusung semestinya bukan lagi sekadar legalisasi lahan yang sudah dimiliki petani, melainkan redistribusi kepada petani berlahan sempit dan petani tanpa lahan.
Eliza menuturkan bahwa efektivitas reforma agraria harus didukung program komprehensif, yakni dengan adanya jaminan harga, akses pasar, kredit, sarana produksi, teknologi, hingga pendidikan dan pelatihan.
“Sudah petani kita lahannya sempit-sempit, diperparah dengan konflik lahan. Akar konflik lahan terletak pada persoalan struktural yang kompleks. Tumpang tindih klaim kepemilikan akibat sistem administrasi pertanahan yang belum tuntas,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).
Baca Juga
Lebih lanjut, Eliza menyebut perbedaan sistem hukum antara hukum negara dan hukum adat yang belum terharmonisasi dan perampasan tanah di Indonesia juga merupakan isu serius yang melibatkan akuisisi lahan skala besar oleh perusahaan atau investor.
“Kondisi ini seringkali merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Biasanya ini pertanian suka trade off dengan perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Selain faktor lahan, persoalan terkait inovasi teknologi juga belum sepenuhnya digunakan oleh para petani, sehingga menyebabkan produktivitas pangan Indonesia tidak optimal.
Tantangan lainnya dalam mencapai swasembada pangan adalah perubahan iklim. Sebab, faktor ini akan membuat produksi dan distribusi makanan menjadi lebih sulit dan lebih mahal.
“Kesejahteraan petani pun makin tergerus oleh perubahan iklim. Kerentanan yang tidak diantisipasi dan diminimalisir dapat berdampak tergerusnya pendapatan dan berkurangnya aset petani,” tuturnya.
Lebih lanjut, Eliza menambahkan pengairan alias irigasi merupakan kunci agar tanaman bisa tumbuh optimal. Di sisi lain, sambung dia, saat ini mayoritas irigasi rusak berat akibat kurang terurus, pendangkalan, atau bahkan tersumbat akibat pembangunan infrastuktur maupun perumahan.
“Jika ingin swasembada, tetapi masih mengabaikan aspek ketimpangan struktur relasi produksi dan aspek keberlanjutan, lagi-lagi akan mengulang kegagalan yang sama kaya zaman Orba,” ungkapnya.
Untuk itu, Eliza menilai Indonesia perlu melakukan penguatan kapasitas produksi domestik dalam mendukung kedaulatan pangan. Di samping itu, kerja sama antarnegara juga dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ini secara efektif untuk berbagi pengetahuan dan teknologi.
