Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Dubes AS Kritik KUHP: Bisa Pengaruhi Hubungan RI-AS

Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim mengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Asahi Asry Larasati
Asahi Asry Larasati - Bisnis.com 07 Desember 2022  |  21:45 WIB
Dubes AS Kritik KUHP: Bisa Pengaruhi Hubungan RI-AS
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim dalam konferensi pers di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022). - Bisnis - Ni Luh Anggela.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim mengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu pasal yang disoroti adalah terkait aturan perzinaan atau lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo.

Kim mengungkapkan bahwa dirinya sempat mempelajari terkait hukum tersebut. Menurutnya, hukum tersebut bisa berdampak negatif pada warga negara Amerika yang tinggal dan sering berkunjung ke Indonesia.

"Sampai saat ini saya masih mempelajari dan menilai hukum, meskipun peraturan pelaksanaannya belum disusun, kami khawatir perubahan dalam undang-undang (UU) tersebut berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar dan Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar AS, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022),

Kim menyampaikan hukum tersebut kemungkinan berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, salah satu alasan kuat hubungan Amerika Serikat-Indonesia begitu kuat, karena kedua negara memiliki komitmen untuk mempromosikan kebebasan dan toleransi keragaman.

"Kami dan Indonesia selama ini memiliki kerja sama yang erat dengan tujuan mempromosikan demokrasi dan toleransi keberagaman, maka saya pikir kerja sama akan terus berlanjut," tuturnya.

Kim mengungkapkan sampai saat ini komunikasi masih terjalin dengan baik dengan pemangku kepentingan untuk Indonesia, berkaitan dengan KUHP tersebut.

Seperti diketahui, DPR RI telah meresmikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Senin (5/12/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dubes as amerika serikat kuhp
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top