Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Indonesia Kalah di WTO Soal Nikel, Ini Respons Kemendag

Pemerintah berpandangan bahwa keputusan sidang panel WTO soal hilirisasi nikel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga masih terdapat peluang banding,
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 22 November 2022  |  23:33 WIB
Indonesia Kalah di WTO Soal Nikel, Ini Respons Kemendag
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/5/2018). - JIBI/Nurul Hidayat
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi bijih nikel dalam negeri.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan panel WTO disirkulasikan ke semua anggota WTO pada tanggal 30 November 2022.

Setelah putusan keluar, Didi menuturkan barulah pemerintah dapat secara terbuka mendiskusikan opsi-opsi tindak lanjut penanganan Sengketa DS592, termasuk banding.

“Pemerintah masih menghormati dan mendukung keberadaan multilateral trading system serta mekanisme penyelesaian sengketa di dalamnya. Pemerintah mempertimbangkan setiap opsi yang tersedia dalam menyikapi putusan panel tersebut termasuk banding,” ujar Didi kepada Bisnis, Selasa (22/11/2022).

Adapun laporan final panel pada 17 Oktober 2022 lalu menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada dispute settlement (DS) 592 tersebut.

Pembelaan Pemerintah Indonesia lewat ketentuan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional juga ditolak badan pengatur perdagangan internasional tersebut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah bakal mengajukan banding untuk putusan WTO tersebut.

“Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga masih terdapat peluang banding,” kata Arifin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Nikel Sidang WTO kementerian esdm kemendag hilirisasi mineral
Editor : Wahyu Arifin
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top