Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meyakinkan Pemerintah China terkait dengan ketepatan waktu penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kendati demikian, pada waktu yang sama, kedua negara masih belum menyepakati soal besaran biaya bengkak proyek.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebelumnya melaporkan bahwa nilai proyek Kereta Cepat bengkak menjadi US$7,5 miliar (setara Rp117 triliun) akibat cost overrun atau biaya bengkak senilai US$1,45 miliar. Awalnya, nilai proyek tersebut sebesar US$6,07 miliar.
Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini kedua pemerintah terus melakukan negosiasi mengenai angka cost overrun.
"Yang kami tahu, proses negosiasi dibantu pemerintah, Kementerian BUMN dan Kemenko Marves dengan NDRC [Bappenas China], yang terus melakukan negosiasi untuk mendapatkan titik temu," kata Dwiyana kepada Bisnis, Kamis (17/11/2022).
Dwiyana pun tak mau berkomentar banyak soal proses negosiasi itu, karena Komite Kereta Cepat, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan lembaga yang akan bernegosiasi langsung dengan pihak China.
Kendati demikian, Dwiyana menyampaikan bahwa pemerintah bakal mengikuti regulasi yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021. Pada beleid dari Perpres No.107/2015 itu, angka cost overrun mengikuti hasil review dari BPKP.
"Pemerintah China diharapkan bisa mengikuti juga angka hasil review BPKP," ujarnya.
Sebelumnya, usai Rapat dengan Komisi VI pekan lalu, Dwiyana mengungkap ada selisih antara temuan cost overrun BPKP dan pihak China. Menurut versi temuan BPKP per 15 September 2022, cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai US$1,45 miliar.
Sementara itu, temuan pihak China terkait dengan cost overrun justru lebih rendah yakni US$980 juta.
"BPKP mewakili pihak Pemerintah RI, sementara itu pemerintah China diwakili NDRC, dia menunjuk konsultan namanya CICC. Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US$980-an [juta]. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," jelas Dwiyana, Rabu (9/11/2022).
Menurut Dwiyana, ada beberapa perbedaan asumsi perhitungan biaya bengkak proyek. Misalnya, terkait dengan penyediaan sistem persinyalan kereta GSM-R yang gratis di China, namun harus berbayar di Indonesia kepada Telkomsel.
"Pemerintah [Indonesia] sudah menyampaikan ke pemerintah China dalam pembahasan terakhir bahwa itu yang terjadi di indoensia. Bahwa pada praktiknya di Indonesia sejak 1990-an frekuensi GSM-R sudah dipakai industri telekomunikasi," ujarnya.
Di sisi lain, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan proyek tersebut bakal selesai tepat waktu yakni Juni 2023. Hal itu disampaikan pada pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Xi Jinping usai KTT G20 di Bali, Rabu (16/11/2022).
Luhut bahkan mengundang Xi Jinping untuk menghadiri peresmian pengoperasian Kereta Cepat apda pertengahan tahun depan.
"Kami berharap Presiden Xi Jinping bisa menghadiri peresmian operasional Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada pertengahan tahun depan bersama Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
