Bisnis.com, JAKARTA - Resesi ekonomi sedang menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo, menteri, pengusaha, dan masyarakat awam.
Harus diakui bahwa kinerja perekonomian di berbagai negara sedang mengalami tren penurunan. Sejumlah indikator pemandu (leading indicator) mengonfirmasi tren penurunanan ini, seperti indeks PMI Manufaktur, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), dan Indeks Penjualan Ritel (IPR).
Itulah sebabnya, Dana Moneter International (IMF) dalam laporan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis pertengahan Oktober 2022 kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global, khususnya 2023 menjadi 2,7% (year-on-year/YoY) dari sebelumnya 2,9% (YoY). Jika proyeksi ini terealisasi, maka ini merupakan pertumbuhan ekonomi global terendah sejak 2001.
Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global ini tidak dapat dilepaskan dari tingginya ketidakpastian, khususnya yang berasal dari perang Rusia-Ukraina yang akan membuat harga pangan dan energi menjadi bergejolak dan mahal. Akibatnya, membuat inflasi global akan cenderung bertahan tinggi.
Salah satu cara untuk meredam inflasi adalah dengan menurunkan sisi permintaan dan cara tercepat adalah menaikkan suku bunga. Hal inilah yang sedang dilakukan oleh bank sentral di negara-negara maju. Bank Sentral AS (The Fed), misalnya, dalam 8 bulan terakhir telah menaikkan suku bunga acuan (FFR) hingga 3,75%. Ini merupakan kenaikan suku bunga terbesar yang dilakukan sejak 2000-an. Bahkan, tren kenaikan FFR ini diperkirakan masih terus berlanjut hingga 2023 sampai terminal FFR di level 4,5%—5%.
Masalahnya, kenaikan suku bunga yang sangat agresif ini akan menyeret perekonomian makin cepat masuk ke zona resesi. AS dan Jerman merupakan dua negara besar yang diperkirakan masuk ke zona resesi pada tahun 2023 nanti. Jika dua negara besar ini mengalami resesi, maka akan menekan kinerja perdagangan global. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pertumbuhan ekonomi global pada 2023 hanya sebesar 1% (YoY) dari dari tahun ini 3,5% (YoY).
Baca Juga
Kenaikan suku bunga agresif di negara-negara maju ini akan membuat pasar finansial global cenderung bergejolak. Aliran modal keluar akan terjadi dari pasar finansial di negara-negara berkembang menunju negara-negara maju. Akibatnya, nilai tukar di negara-negara berkembang cenderung melemah dan itulah yang terjadi saat ini.
Negara-negara berkembang harus melakukan kalibrasi terhadap kebijakan moneternya dengan turut menaikkan suku bunga. Indonesia salah satu di antaranya, di mana Bank Indonesia (BI) dalam 4 bulan terakhir telah menaikkan suku bunga acuan (BI-7DRR) sebesar 125 bps menjadi 4,75%. Bahkan, tren kenaikan BI-7DRR diperkirakan masih terus berlanjut sebagai upaya untuk meredam pelemahan rupiah dan sekaligus menjangkar inflasi yang juga cenderung tinggi imbas kenaikan harga BBM dan komoditas pangan.
RACIKAN KEBIJAKAN
Harus diakui bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi domestik pascapandemi terus menguat. Bahkan, pada kuartal III/2022, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,72% (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Berdasarkan konsensus, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 diperkirakan di level 5,2%—5,5% (YoY). Tidak banyak negara yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar ini. Meski begitu, tahun 2023 situasi akan lebih menantang. Efek tular resesi ekonomi global akan makin terasa yang akan masuk melalui jalur perdagangan dan keuangan.
Dari jalur perdagangan, meski neraca perdagangan masih surplus imbas masih tingginya harga komoditas, tetapi sejumlah sektor mulai merasakan dampak dari lesunya permintaan dari sejumlah negara. Salah satunya, sektor tekstil yang mulai mengalami kelesuan permintaan. Alhasil, sejumlah pengusaha harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sementara dari jalur keuangan, investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) terus mencatatkan aksi jual bersih (net sell). Dalam 10 bulan terakhir, aliran modal keluar investor asing dari SBN mencapai US$10 miliar. Bank Indonesia pun harus aktif melakukan intervensi melalui twist operation agar imbal hasil SBN tidak bergerak liar.
Bukan itu saja, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh BI akan membuat biaya dana makin mahal. Alhasil, kondisi ini akan membuat dunia usaha menunda/mengurangi kapasitas ekspansi usaha. Dampaknya akan memperlambat penciptaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan.
Untuk itulah, racikan kebijakan dari pemerintah, BI, dan sektor keuangan sangat dibutuhkan, agar efek tular dari resesi ekonomi global ini bisa diredam. Stimulus dan insentif harus diberikan, khususnya terhadap sektor-sektor yang terkait dengan ekspor dan turunannya.
Bukan itu saja, kebijakan restrukturisasi kredit yang akan berakhir pada Maret 2023 nanti, patut untuk dipertimbangkan diperpanjang, khususnya terhadap sektor yang terkait dengan ekonomi global.
Mengingat motor utama pertumbuhan ekonomi domestik adalah konsumsi RT, maka kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat dan menjaga daya beli, melalui pengendalian inflasi, pengendalian pandemi, dan keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan melalui subsidi langsung dan terhadap sektor UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
