Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sudah berada di atas level prapandemi Covid-19. Indonesia batal masuk ke jurang resesi?
Hal ini disampaikannya di Public Lecture pada The CSIS ASEAN Leadership Forum dengan tema ‘Indonesia's Economic Priorities: A Conversation with Airlangga Hartarto’ pada 24 Oktober 2022 di Gedung CSIS Washington D.C.
“Pertumbuhan PDB Indonesia sebesar lebih 5 persen saat ini telah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia prapandemi. Dalam rilis laporan World Economic Outlook terbaru pada Oktober 2022, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia sebesar 5,3 persen dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi global kembali turun menjadi 3,2 persen,” katanya, dikutip Bisnis dari keterangan resmi, Selasa (25/10/2022).
Airlangga mengatakan terdapat beberapa pelajaran yang diperoleh Indonesia di masa pandemi. Pertama, dalam situasi ekonomi yang sulit, pendekatan kebijakan harus fleksibel dengan semua instrumen kebijakan yang harus siap dan memiliki kapasitas maksimal.
Kedua, di masa pandemi, respons kebijakan kesehatan dan ekonomi harus dilakukan secara bersamaan.
Ketiga, menjaga momentum pertumbuhan adalah kunci keberhasilan strategi kebijakan untuk mengatasi pandemi. Di bawah Komite PC-PEN, Indonesia menerapkan kebijakan ‘Gas dan Rem’ untuk menyeimbangkan aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Keempat, pentingnya meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di dalam negeri.
Baca Juga
“Reformasi yang mungkin bisa membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya, namun Indonesia bisa melakukannya selama pandemi Covid-19 sehingga ketika pandemi hampir berakhir, kami mulai melakukan restrukturisasi dan reformasi ekonomi,” jelasnya.
Airlangga menambahkan Indonesia akan menjadi Ketua Asean pada 2023, di mana Asean Economic Community akan tetap menjadi komitmen utamanya. Pada momentum tersebut, Indonesia akan melihat upaya perluasan kerjasama regional dengan mitra Asean seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Dia menilai perjanjian perdagangan akan semakin memikat mengingat rantai pasok global dapat mendukung ketahanan ekonomi negara-negara dunia dalam menghadapi berbagai krisis di masa depan.
"Pemerintah berharap fasilitasi perdagangan yang lebih luas dapat mengurangi tarif bea masuk sekitar 92 persen barang dan jasa," ujarnya.
