Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Australia mendapat tekanan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan pajak bagi warga berpenghasilan tinggi yang akan berakhir pada pertengahan 2024.
Tekanan ini terjadi menyusul keputusan Inggris yang membatalkan rencana pemotongan pajak serupa yang memicu krisis kepercayaan Perdana Menteri Liz Truss.
Dilansir Bloomberg pada Rabu (5/10/2022), Australia berencana untuk menghapus tarif pajak 37 persen demi warga berpenghasilan antara A$45.000-A$200,000 (US$30.000- $130.000) per tahun yang populasinya mencapai 30 persen.
Penghapusan tarif pajak ini diperkirakan menggerus pendapatan negara lebih dair A$200 miliar selama 10 tahun. Sementara itu, tarif pajak atas 45 persen akan tetap berlaku.
Pemangkasan pajak tersebut disahkan pada 2018 dan 2019 di bawah pemerintah Liberal-Nasional sayap kanan-tengah sebelumnya. Sementara itu, Partai Buruh berjanji untuk mempertahankan pemotongan tersebut sebelum memenangkan pemilihan umum pada Mei 2022.
Tekanan untuk membatalkan atau merevisi pemotongan pajak meningkat setelah Inggris terpaksa membatalkan rencana penghapusan pajak 45 persen tak lama setelah Perdana Menteri Liz Truss menjabat.
Baca Juga
Rencana pemotongan pajak tersebut, yang tidak didanai negara, memicu penurunan poundsterling dan kritik dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena mengancam akan memperburuk tekanan inflasi sehingga bank sentral dengan cepat menaikkan suku bunga untuk mencoba mengendalikannya.
Australian Financial Review melaporkan pada Rabu mengenai peningkatan tekanan di dalam pemerintahan Partai Buruh untuk setidaknya memodifikasi pemotongan pajak dalam anggaran.
Partai-partai sayap kiri yang memegang kekuasaan untuk meloloskan atau memblokir undang-undang di Senat atau majelis tinggi telah menyerukan agar kebijakan tersebut dibatalkan sejak Mei.
Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, yang akan memberikan proposal anggaran pertamanya pada 25 Oktober, mengatakan pekan ini bahwa Inggris adalah kisah peringatan mengenai apa yang terjadi ketika kebijakan fiskal dan moneter berjalan dengan tujuan yang berbeda.
Meskipun saat Chalmers mendukung pemotongan pajak, ia mengatakan “setiap pemerintah yang bertanggung jawab kini melihat apa yang terjadi di Inggris dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan mereka sendiri.”
