Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo membeberkan sebagian besar distribusi liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram subsidi justru dikonsumsi oleh pelanggan golongan listrik non subsidi. Konsekuensinya, kata Darmawan, belanja subsidi pemerintah untuk impor LPG 3 Kilogram relatif besar setiap tahunnya.
Darmawan mengatakan perseroan tengah mendorong program peralihan konsumsi LPG 3 Kilogram menuju kompor induksi berbasis listrik. Program itu diharapkan dapat memperbaiki penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran berbasis pada data pelanggan yang dipegang oleh PLN saat ini.
“Yang menarik adalah pelanggan non subsidi yang di atas 900 volt ampere (VA) di mana 1.300 VA adalah 12,6 juta itu ternyata 75 persennya adalah LPG 3 kilogram, 2.200 VA dari 12,6 juta sekitar 9,5 juta pengguna LPG 3 Kg,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Berdasarkan data milik PLN, seluruh pelanggan listrik golongan subsidi yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebanyak 32,72 juta KK mengonsumsi LPG 3 kilogram tersebut.
Sementara itu, PLN turut mencatat konsumsi gas melon juga terserap 100 persen pada pelanggan rumah tangga non subsidi dengan daya 900 VA Non DTKS sebanyak 24,46 juta KK. Di sisi lain, 75 persen pelanggan non subsidi golongan 1.300 VA dan 2.200 VA sebanyak 12,2 juta KK turut mengonsumsi LPG 3 kilogram tersebut.
“Dalam hal ini kami mencoba klastering baik itu yang DTKS maupun non DTKS karena dua-duanya pengguna LPG 3 Kilogram,” tuturnya.
Baca Juga
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
