Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo menilai positif arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik di lingkungan kantor BUMN.
Darmawan menilai kebijakan itu bakal mendorong percepatan inisiatif pembentukan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Darmawan mengatakan perseroannya sudah merumuskan sejumlah strategis untuk memudahkan pengadaan atau pembelian kendaraan listrik di tengah masyarakat.
“Kami sudah kolaborasi dengan pabrikan di mana akan memfasilitasi ease of purchasing kendaraan listrik. Jadi sangat mudah begitu ada transaksi dari pabrikan Korea, Jepang dan lainnya kami langsung fasilitasi,” kata Darmawan di acara pelepasan tim Jelajah BUMN di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Fasilitas itu, kata Darmawan, berkaitan dengan pemasangan home charging sekaligus diskon 30 persen biaya listrik untuk pengisian kendaraan listrik di rumah setiap malamnya.
Dia menjelaskan sistem pengisian ulang listrik itu bakal tersambung langsung dengan dealer terkait. Nantinya biaya pengisian ulang listrik itu hanya sekitar 1.800 per liter ekuivalen dengan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.
Selain itu, dia menambahkan PLN juga turut bekerjasama dengan swasta lewat skema waralaba untuk mempercepat pengadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Dia mengatakan perseroan sudah rampung membangun 150 SPKLU tahun ini.
“Kami kerja sama dengan beberapa franchise lain termasuk telekomunikasi dan juga ada franchise agar pengisian atau penukaran baterai itu ada ribuan sehingga ease of doing business untuk pindah ke kendaraan listrik jadi mudah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta segenap direksi perusahaan pelat merah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan kerja mereka.
Erick meminta direksi perusahaan BUMN untuk mengatur pengadaan kendaraan listrik untuk keperluan kendaraan dinas hingga kendaraan bagi karyawan.
“Khusus untuk PLN dan Pertamina agar bersinergi dengan BUMN terkait lainnya untuk menyiapkan SPKLU dan SPBKLU khususnya pada sektor-sektor yang dikelola oleh BUMN,” tulis Erick lewat surat edaran yang dilihat Bisnis, Rabu (14/9/2022).
