Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk segera memperbaiki penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram bersubsidi seiring dengan beban subsidi energi yang membengkak ke angka Rp650 triliun pada tahun ini.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyarankan pemerintah untuk menerapkan mekanisme subsidi semi-tertutup kepada kelompok penerima manfaat ke depan.
“Salah satu yang perlu dipertimbangkan misalnya kelompok sasaran yang menerima subsidi LPG 3 kilogram memiliki akses finger print atau biometrik, sehingga mekanisme penjualannya semi tertutup,” kata Said saat dihubungi, Senin (5/9/2022).
Mengenai waktu pelaksanaannya, Said mengatakan, pemerintah perlu memperhitungkan dampak inflasi atas kenaikan harga BBM akhir pekan lalu. Saat dampak ikutan terkendali, dia mengatakan, pemerintah dapat memulai uji coba kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 Kilogram tersebut di sejumlah daerah percontohan lebih dahulu.
Sesuai evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 32 persen rumah tangga dengan sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22 persen alokasi anggaran subsidi LPG 3 Kilogram. Sementara itu, sisanya 86 persen alokasi subsidi gas melon itu diperdagangkan secara bebas di pasaran.
“Dengan model penjualan seperti ini justru terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan tidak menerima subsidi LPG, lebih jauh sebanyak 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan juga tidak menerima subsidi LPG,” ujar Said.
Malahan, dia menggarisbawahi, sebanyak 760 penyandang disabilitas yang tidak mampu juga tidak menerima subsidi LPG 3 Kilogram. Sesuai perhitungan TNP2K, sebanyak 4,06 juta kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) turut tidak kebagian subsidi tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan harga jual eceran (HJE) Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram subsidi seiring dengan melebarnya harga keekonomian dari gas melon itu yang sudah terpaut Rp15.359 per kilogram.
Selisih HJE yang lebar itu berasal dari asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang dipatok US$100 per barel dengan nilai kurs sebesar Rp14.450 per US$.
Adapun, perkiraan harga patokan yang dihitung Kemenkeu sudah mencapai Rp19.609 per kilogram, sedangkan HJE yang berlaku saat ini Rp4.250 per kilogram selama satu dekade terakhir.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kementeriannya bakal melanjutkan agenda reformasi subsidi untuk menambal beban subsidi dan kompensasi energi yang lebar pada tahun ini. Rencanannya, Kemenkeu bakal menyesuaikan HJE mendekati harga keekonomian sembari mendorong subsidi tertutup untuk gas melon itu tahun depan.
“Misalnya secara tepat sasaran terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial dan juga penyesuaian HJE LPG ini diselaraskan dengan kondisi perekonomian kalau sudah kondusif,” kata Febrio saat Rapat Panja Banggar DPR RI, Selasa (14/6/2022).
Febrio berharap agenda reformasi subsidi itu dapat berdampak positif bagi 40 persen keluarga penerima manfaat dengan pendapatan rendah pada tahun depan.
Selain itu, Kemenkeu turut menyasar sejumlah jenis pekerjaan tertentu penerima manfaat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan kecil hingga petani kecil.
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
“Harganya yang meningkat tajam di 2022 ini memang membuat HJE dengan harga patokan untuk LPG ini menjadi sangat jauh. Saat ini HJE tetap Rp4.250 per kilogram, sementara harga patokannya di Rp19.609 per kilogram ini menunjukkan betapa besarnya beban dari subsidi terhadap LPG yang kita lakukan ini,” ujarnya.
