Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan penyebab bengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan kepada masyarakat pada saat ini.
Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Minggu (11/9/2022), Luhut mengatakan selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM.
"Saya menemukan data yang dihitung oleh Industri Kendaraan Bermotor bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun untuk motor. Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM," ujar Luhut.
Dia mengungkapkan, atas dasar hal tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Luhut melihat tujuan besar selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang.
Dari situ, Luhut mengatakan bahwa anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Kendati demikian, Luhut menuturkan bahwa upaya tersebut memiliki beragam tantangan, mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaaran EV roda dua dan roda empat.
"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air," jelasnya.
Selain itu, Luhut juga meminta tim teknis yang terdiri atas lintas kementerian/lembaga agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain, yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV sehingga kebijakan tersebut bisa cepat diadopsi di Indonesia.
"Tak lupa saya ingatkan agar aturan yang dibuat nanti harus relevan pelaksanaannya karena program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan juga tentunya menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
