Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat dengan mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Pemberian bansos dijadwalkan berlangsung mulai pekan ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.
Dia menjelaskan bahwa presiden menugaskan adanya pemberian bansos dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Bansos tersebut menurutnya dapat meredam tekanan dari kenaikan harga sejumlah barang dalam beberapa waktu terakhir.
“[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).
Bansos itu terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 untuk masyarakat miskin.
Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. Pemerintah akan menggunakan data Kementerian Sosial dalam menentukan keluarga yang berhak mendapatkan bansos.
Baca Juga
Pemerintah akan memberikan Rp150.000 setiap bulannya untuk empat bulan, tetapi pembayaran dilakukan dua kali dengan masing-masing Rp300.000. Anggaran pembayaran BLT itu mencapai Rp12,4 triliun yang berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM.
"[BLT senilai Rp600.000] itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia. Untuk 20,65 juta keluarga penerima,” katanya.
Kedua, pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp600.000 untuk 16 juta pekerja. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
“Total anggarannya sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.
Ketiga, pemerintah akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum. Menurut Sri Mulyani, total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.
Pemerintah daerah akan memberikan bansos itu dalam bentuk subsidi angkutan umum, hingga untuk dengan ojek dan nelayan. Lalu, menurut Sri Mulyani, akan terdapat perlindungan sosial (perlinsos) tambahan bagi mereka.
“Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan bisa mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan kepada tekanan terhadap kenaikan harga,” kata Sri Mulyani.
Jadwal pencairan jaring pengaman sosial ini diperkirakan dalam pekan pekan ini akan disiapkan. "Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi, mulai dilakukan pada minggu ini," katanya.
