Bisnis.com, JAKARTA — Total biaya pembangunan ibu kota negara atau IKN dapat setara dengan anggaran untuk membangun lebih dari 3.000 rumah sakit dan 212.000 sekolah dasar. Perhitungannya menggunakan asumsi yang digunakan Kementerian Keuangan dalam perbandingan total anggaran subsidi energi 2022 dengan pembangunan fasilitas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat membandingkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp502,4 triliun dengan berbagai pembangunan. Menurutnya, anggaran sebesar itu sebenarnya dapat digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat luas.
Dia menyebut bahwa total anggaran subsidi dan kompensasi itu dapat setara dengan biaya pembangunan 3.333 rumah sakit skala menengah, dengan asumsi biaya Rp150 miliar per rumah sakit. Lalu, total anggaran itu pun dapat digunakan untuk pembangunan 227.886 sekolah dasar, dengan asumsi biaya Rp2,19 miliar per sekolahnya.
Sri Mulyani pun membandingkan total anggaran IKN dengan biaya pembangunan infrastruktur jalan. Dia menyebut bahwa total dana itu setara dengan biaya pembangunan 3.501 ruas tol baru, dengan asumsi biaya Rp142,8 miliar per kilometernya.
"Kalau kita concern mengenai kesehatan ini, 41.666 puskesmas yang kita bisa bangun [asumsi biaya Rp12 miliar per unit puskesmas] di seluruh tanah air terutama di daerah tertinggal, terluar, yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang Rp502 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers tindak lanjut hasil rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan subsidi BBM, Jumat (26/8/2022).
Dengan menggunakan asumsi tersebut, Bisnis membandingkan total biaya pembangunan IKN Nusantara senilai Rp466 triliun dengan pembangunan berbagai fasilitas yang Sri Mulyani sebutkan. Total biaya pembangunan IKN terpaut selisih Rp36 triliun dengan anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022, sehingga jumlah fasilitas yang dapat dibangun tidak terlalu jauh berbeda.
Baca Juga
Dengan dana Rp466 triliun, pemerintah dapat membangun sekitar 3.107 rumah sakit, 212.785 sekolah dasar, 3.263 ruas tol baru, dan 38.833 puskesmas. Seperti yang Sri Mulyani sampaikan, pembangunan itu dapat dinikmati oleh masyarakat yang merasakan subsidi dan kompensasi Rp502 triliun, terutama di daerah terluar.
Total biaya pembangunan IKN Rp466 triliun memang tidak seluruhnya berasal dari kantong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Presiden Joko Widodo berjanji hanya akan menggunakan APBN untuk 20 persen dari total biaya—meskipun sebelumnya menyebut tidak akan menggunakan APBN sama sekali.
Apabila mengacu kepada janji itu, total alokasi APBN untuk pembangunan IKN menjadi sekitar Rp93,2 triliun. Dengan dana tersebut, pemerintah dapat membangun sekitar 621 rumah sakit, 42.557 sekolah dasar, 653 ruas tol baru, dan 7.692 unit puskesmas.
