Bisnis.com, JAKARTA - Saat mengelola APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana subsidi energi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu dibandingkan kelompok tak mampu.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat hari ini Jumat (26/8/2022).
Menurut data Kementerian Keuangan, konsumsi dan subsidi BBM jenis Solar dan Pertalite sebagian besar dinikmati oleh kelompok yang relatif mampu dimana masing-masing sebesar 95 persen dan 85 persen.
Demikian halnya dengan LPG 3 kg dimana 60 persen dinikmati oleh kelompok mampu, meskipun tak sedramatis Solar dan Pertalite.
Melihat kesenjangan yang begitu lebar, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan hati-hati tetapi tetap memastikan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran.
"Kami akan terus mengelola apbn secara hati-hati namun juga pesannya adalah pertama, subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati," katanya.
Untuk mencegah kesenjangan tersebut, Kementerian Keuangan akan melakukan berbagai langkah-langkah untuk, pertama menjaga APBN sebagai shock absorber.
"APBN kita sebagai shock absorber artinya subsidi itu tidak dicabut, tapi penyesuaian mungkin perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat," ujarnya.
Kedua, adalah menjaga APBN agar Indonesia mampu menghadapi tahun-tahun yang akan datang dimana ketidakpastian diprediksi masih cukup tinggi.
Ketiga, dia mengajak agar seluruh masyarakat Indonesia agar bergotong royong, terutama bagi kelompok masyarakat yang relatif mampu. Dia berharap, kelompok masyarakat mampu dapat berkontribusi lebih banyak dibandingkan kelompok tak mampu, melalui berbagai instrumen, mulai dari subsidi hingga bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
