Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Pembangunan Proyek IKN Rp5,4 Triliun Tahun Ini

Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022)./ Antara @nyoman_nuartarnrn
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022)./ Antara @nyoman_nuartarnrn

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mendapatkan suntikan anggaran di luar dari pagu yang telah ditetapkan untuk APBN 2022 yaitu Rp5,1 triliun.

“Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN Rp5,1 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (25/8/2022).

Basuki menjelaskan sebelumnya Kementerian PUPR telah menerima anggaran awal untuk pembangunan IKN yang masuk dalam pagu anggaran 2022 senilai Rp300 miliar. Dengan demikian, total anggaran utnuk pembangunan IKN mencapai Rp5,4 triliun pada tahun ini.

Dia memaparkan anggaran untuk pembangunan IKN tersebut dialokasikan untuk Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar untuk pengendalian banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan 19 embung, serta pembuatan intake Sungai Sepaku.

Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembangunan IKN senilai Rp2,11 triliun untuk Ditjen Bina Marga yang akan digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik, pelebaran jalan, pembangunan jembatan, serta pembangunan jalan bebas hambatan.

Sementara itu, Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi anggaran Rp2,36 triliun untuk pembangunan IKN dengan fokus pekerjaan pembangunan sanitasi pengelolaan persampahan di KIPP, pengembangan kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, dan pembangunan Istana Presiden, Wakil Presiden, serta kantor Kementerian.

Basuki menambahkan, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi anggaran Rp4 miliar untuk dukungan manajemen pengadaan barang dan jasa, serta pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN.

Adapun, Ditjen Perumahan menerima alokasi anggaran Rp480 miliar yang akan digunakan untuk membangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.

“Jadi nanti para kontraktor, pekerjanua kita tempatkan di tower rusun yang kita bangun jadi tidak ada lagi membuat rumah bedeng-bedeng di sekitar pekerjaan sehingga menjadi kumuh,” ungkapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper