Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan subsidi BBM diperkirakan bakal membengkak hingga Rp600 triliun tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam kegiatan Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pelaku UMK Perseorangan di DI Yogyakarta pada Selasa (23/8/2022).
Mantan ketua HIPMI tersebut menuturkan, total pendapatan APBN saat ini adalah Rp2.350 triliun. Jika Rp500 triliun hingga Rp600 triliun digunakan untuk subsidi BBM, itu artinya 25 persen dari pendapatan APBN digunakan untuk subsidi. Padahal, diakuinya, subsidi banyak yang tidak tepat sasaran.
"Mari kita urai subsidi ini. Subsidi ini banyak yg tidak tepat sasaran. Mobil saya yang di atas 1500cc masa harus pakai subsidi yang seharusnya itu adalah hak rakyat kecil? Menurut saya itu tidak adil. Makanya, ke depan kita menata subsidi ini. Subsidi ini kita beri kepada rakyat yang berhak untuk menerima subsidi," katanya.
Dia juga menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menghargai dan mengerti perasaan masyarakat kelompok bawah. Kendati demikian, dia meminta masyarakat untuk bisa mengerti kondisi keuangan negara saat ini.
"Jokowi sangat menghargai dan mengerti perasaan rakyat yang dibawah. Tapi juga kita sebagai rakyat juga harus bisa mengerti kondisi keuangan negara kita," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Bahlil juga sempat meminta masyarakat untuk bersiap-siap jika pemerintah menaikkan harga BBM.
Diakuinya, pemerintah punya keterbatasan fiskal untuk tetap memberikan subsidi yang cukup besar, di tengah harga minyak mentah dunia yang masih berada di angka rata-rata US$105 barel saat ini.
Apalagi, lanjut dia, pemerintah perlu menambah kembali kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada paruh kedua tahun ini. Hal tersebut dilakukan guna mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang melebihi proyeksi awal tahun.
Akibatnya, alokasi anggaran untuk subsidi pada paruh kedua tahun ini diprediksi melebihi postur APBN 2022.
“Rasa-rasanya untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil saat Konferensi Pers Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
