Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wacana Kenaikan Harga BBM, Cititrans Minta Pemerintah Bijak Soal Pembatasan

Perusahaan bus shuttle Cititrans meminta pemerintah bijak mengimplementasikan rencana kenaikan BBM subsidi yang akan dilakukan melakukan pembatasan pembelian.
Shuttle bus di komplek GBK/Nur Faizah
Shuttle bus di komplek GBK/Nur Faizah

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan bus shuttle Cititrans meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam membatasi volume pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, terutama untuk operator angkutan umum.

BBM subsidi dalam hal ini Solar maupun Pertalite menjadi krusial karena digunakan untuk angkutan umum dan merupakan alternatif dari kendaraan pribadi ketika harga energi melambung tinggi.

"Mengingat bervariasinya layanan yang diselenggarakan oleh angkutan umum pengguna BBM subsidi kami berharap agar pemerintah dapat bijak dalam membuat kebijakan pembatasan volume pembelian," jelas Direktur Utama Cititrans Andrew Arristianto, Selasa (23/8/2022).

Andrew menyebut komposisi biaya BBM bagi armada Cititrans mencapai 25-30 persen terhadap keseluruhan biaya operasi.

Kendati demikian, Andrew belum bisa memastikan terkait dengan penyesuaian tarif layanan akibat kenaikan harga BBM.

"Untuk kenaikan harga kita belum dapat pastikan karena umumnya ada biaya-biaya lain yang turut naik," ujarnya.

Adapun, saat ini layanan Cititrans meliputi layanan shuttle pool-to-pool, airport shuttle, dan penyewaan mobil untuk private charter maupun private drop service.

Seperti diketahui, pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga BBM guna mengurangi beban subsidi dari APBN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sempat menyebut bahwa Kepala Negara akan segera mengumumkan kenaikan BBM.

Teranyar, Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Kendati demikian, dia menegaskan keputusan akhir akan berada di tangan Presiden Jokowi.

"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper