Bisnis.com, JAKARTA – Panglima Kodam (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad menyoroti aktivitas pertambangan nikel ilegal yang terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, aktivitas pertambangan nikel ilegal sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.
Sorotan ini disampaikan oleh Pangdam di sela-sela kunjungannya saat meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Nikel yang sedang dibangun oleh PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) Group di blok Lapao-lapao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (15/8/2022).
Salah satu yang menjadi sorotan Pangdam terkait aktivitas pertambangan nikel ilegal dalam kawasan hutan produksi yang dilakukan oleh PT Babarina Putra Sulung (BPS) di Desa Muara Lapao pao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Perusahaan itu diketahui sebelum dicabut, hanya mengantongi izin batuan, dalam kenyataannya melakukan penambangan nikel ilegal.
“Saya minta aparat yang punya wilayah hukum, mulai dari Polres, Gakum Kehutanan dan Pengawan kelautan atau Polsus PWP3K maupun Kejaksaan, serta Instansi terkait untuk bertindak tegas, ” kata Pangdam Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad, dikutip dari keterangan resminya.
Menurut Pangdam, aktivitas pertambangan nikel ilegal seperti ini harusnya tidak dibiarkan dan perlu segera diusut.
Baca Juga
“Tindakan semacam ini kan sama dengan melawan pemerintah. Bayangkan, kalau sudah tidak ada izin, areal hutan ditambang secara ilegal, laut ditimbun untuk membuat jalan operasinya, ini sangat merugikan negara. Saya yakin ini ada oknum yang membekingi. Nah, kita kan negara hukum, tidak boleh hal itu terjadi,” tegasnya.
Untuk mengusut praktek pertambangan ilegal itu, kata Pangdam, dia telah memerintahkan jajarannya melakukan investigasi.
“Saya sudah perintahkan kepada Komandan Kodim [Dandim Kolaka] agar segera melakukan investigasi dan koordinasi dengan Komandan Korem [Danrem] dan instansi terkait. Kalau itu tidak dihentikan, itu sudah sangat merugikan negara. Bayangkan negara dirugikan dari segi pajak maupun pendapatan negara bukan pajak serta kerusakan lingkungan dan ekologi yang parah,” tegasnya.
Pangdam menegaskan akan memfokuskan perhatian terhadap aktivitas pertambangan nikel illegal, kerena tambang batuan mengolah nikel secara ilegal dalam kawasan hutan produksi. Selain penindakan secara hukum, pihaknya juga akan intens melakukan edukasi.
“Saya kira ini tanggung jawab wilayah hukum disini. Tapi nanti dengan adanya ini mungkin kita harus mengedukasi, sosialisasikan aturan. Ini harus ditangani dan tidak bisa dibiarkan seperti ini,” imbuhnya.
Meski Pangdam tidak menyebut siapa becking dalam aktivitas pertambangan nikel illegal yang dilakukan oleh PT BPS, namun pihaknya memastikan akan segera mengambil tindakan untuk memberi efek jera.
Pangdam juga mendorong peran aktif Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyoroti aktivitas illegal semacam itu.
“Harus ada investigasi. Harus ada ketegasan dengan efek jera. Kalau tidak, kasihan negara dan rakyat dirugikan kalau terjadi bencana,” tandasnya.
Pencabutan IUP Batuan PT Babarina Putra Sulung Nomor 20220218-01-57701, oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 18 Februari 2022.
Namun, aktifitas penambangan nikel ilegal PT BPS terus berlangsung, mala semakin marak melakukan penambangan nikel secara melawan hukum dalam kawasan hutan produksi di Desa Muara Lapao pao, Kec Wolo Kabupaten Kolaka.
Untuk menunjang aktifitas penambangan nikel ilegal PT BPS, mereka melakukan penimbungan pada pesisir pantai dan laut dengan membuat jalan penghubung yang cukup panjang di laut.
Kegiatan penambangan nikel ilegal PT BPS telah lama berlangsung dalam kawasan hutan dan penimbunan laut tanpa adanya menindakan hukum dari Dirjen Gakum Kementerian KLH dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sebelumnya, penangkapan tambang ilegal dalam kawasan hutan produksi terus digalakan oleh Tim operasi yang terdiri atas Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Polda Sultra, Kejati Sultra.
