Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai terlalu dini untuk mengklaim bahwa potensi resesi di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan negara lain.
Hal tersebut disampaikan Bhima untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengklaim bahwa potensi resesi di Indonesia relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara lain, saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7/2022).
"Klaim probabilitas indonesia selamat dari resesi ekonomi masih terlalu prematur," kata Bhima kepada Bisnis, Senin (18/7/2022).
Sejauh ini, kata dia, Indonesia memang masih menikmati naiknya harga komoditas atau boom commodity, namun ini sifatnya semu lantaran fluktuasi harga dapat membahayakan ketahanan eksternal.
Apabila resesi global terjadi, maka hal tersebut dapat memengaruhi permintaan terhadap komoditas unggulan ekspor dan terjadi price reversal dimana harga komoditas menurun.
Selain itu, meskipun cadangan devisa terbilang cukup gemuk, namun ini lebih ditopang oleh penerbitan utang dimana dalam jangka menengah beban bunga makin tinggi ditengah risiko naiknya suku bunga acuan dan selisih kurs.
"Jadi kita tidak bisa [anggap] enteng," ujarnya.
Kemudian, mengenai pangan di Indonesia. Dia menilai pangan Indonesia sebetulnya juga rapuh. Berdasarkan data Global Food Security Index 2021, Indonesia berada di posisi 69 dunia. Posisi tersebut berada di bawah negara tetangga seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia.
"Ada masalah serius soal keterjangkauan pangan bagi kelompok rentan," pungkasnya.
Guna meminimalisir potensi resesi di Indonesia, Bhima menyarankan agar kualitas devisa diperbaiki dengan memperbaiki porsi ekspor produk manufaktur.
Dia juga meminta agar pemerintah mencari pasar-pasar alternatif yang masih memiliki potensi permintaan solid di tengah resesi global, mengefektifkan stimulus fiskal untuk mendorong relokasi industri ke Indonesia serta meningkatkan peran DHE untuk dikonversi dan ditahan di sistem perbankan dalam negeri.
"[Pemerintah harus] memastikan keamanan dan kelancaran stok pangan selama setahun ke depan," imbuhnya.
