Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengembang Menjerit, Harga Rumah Subsidi Sudah 3 Tahun Tak Naik!

Pengembang properti menyebut kenaikan harga rumah bersubsidi menjadi kian mendesak karena harga bangunan material terus melonjak.
Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/1/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah pada 2020. Antara/Nova Wahyudi
Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/1/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah pada 2020. Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang properti masih terus menanti keputusan pemerintah terkait usulan kenaikan harga rumah subsidi sebesar 7 persen.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Hari Gani mengatakan kenaikan harga rumah bersubsidi menjadi kian mendesak karena harga bangunan material terus melonjak.

Dia menuturkan, dalam tiga tahun terakhir harga material untuk pembangunan rumah sudah mengalami kenaikan. Namun, harga jual rumah bersubsidi dalam jangka waktu tersebut tak kunjung mengalami perubahan.

"[Harga] rumah subsidi kita masih tunggu-tunggu, teman-teman pengembang di daerah sudah menjerit-menjerit, sudah tertimpa pandemi, harga belum naik pula," kata Hari kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Hari mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), usulan kenaikan harga rumah bersubsidi yang disepakati adalah sebesar 7 persen.

Menurutnya, meski kenaikan tersebut masih di bawah dari usulan para pengembang, besaran 7 persen itu masih lebih baik jika dibandingkan harga masih tetap dipertahankan dengan kondisi saat ini.

"Terakhir kami dengar dari teman-teman di PUPR, ini memang bolanya itu ada di Menteri Keuangan itu yang kita masih tunggu," ungkapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper