Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mempercepat penyelesaian paket insentif fiskal untuk meningkatkan investasi dan torehan produksi terangkut atau lifting minyak dan gas (Migas) yang seret di tengah reli kenaikan harga energi hingga pertengahan tahun ini.
Sejumlah paket insentif fiskal itu di antarannya penyesuaian hasil bagi atau split untuk negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perpajakan untuk beberapa rencana pengembangan atau plan of development (POD) yang dinilai tidak ekonomis.
Selain itu, BKF tengah menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan melalui revisi PP No.53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Di sisi lain, rencana amandemen production sharing contract atau PSC tanpa jangka waktu dan imbalan domestic market obligation (DMO) hingga 100 persen juga tengah dikerjakan melalui revisi PP No.27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
“Terkait dengan pembebasan PPN dan PBB hingga kontrak berakhir sepanjang belum memenuhi keekonomian proyek sedang kita finalisasi lalu juga amandemen PSC tanpa jangka waktu dan imbalan DMO hingga 100 persen,” kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu saat Rapat Panja Banggar DPR RI, Selasa (14/6/2022).
Febrio berharap revisi sejumlah paket insentif fiskal itu dapat dirampungkan segera di tengah reli kenaikan harga minyak mentah dunia yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun ini. Sementara, torehan lifting dan investasi di sektor hulu Migas dalam negeri relatif turun setiap tahunnya.
Baca Juga
“Ini sedang paralel kita finalisasi sehingga kita bisa dorong investasi hulu Migas yang akhirnya ikut meningkatkan produksi Lifting Migas lebih lanjut,” ujarnya.
Berdasarkan catatan BKF, torehan lifting minyak bumi baru di angka 660.000 BOPD sepanjang 2021. Sementara realisasi lifting gas bumi berada di posisi 982.000 BOEPD. Angka itu relatif terpaut cukup lebar dari target lifting yang ditetapkan pada APBN 2022 masing-masing sebesar 703.000 BOPD dan 1.036 BOEPD.
Sementara nilai investasi pada sektor hulu Migas relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Adapun, realisasi investasi pada sektor hulu Migas mencapai US$11 miliar pada 2021. Angka itu terbilang rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar US$12,87 miliar pada tahun ini.
“Penurunan kinerja sisi hulu Migas dalam kontrak harga ICP saat ini perlu kita perhatikan, bagaimana jumlah wilayah kerja yang menurun dari tahun ke tahun. Kinerja hulu Migas dari sisi lifting sudah cukup rendah di 660.000 BOPD dan 2022 target 703.000 BOPD dan gas buminya 1.036 BOEPD,” kata dia.
