Bisnis.com, JAKARTA - Program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun depan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat lebih banyak jika dibandingkan dengan alokasi yang pada tahun anggaran 2022.
Adapun, pada tahun depan Kementerian PUPR menganggarkan Rp25,2 triliun untuk program FLPP diperuntukkan bagi 220.000 unit rumah, sedangkan pada 2022 alokasi anggaran untuk program FLPP hanya dipatok Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah.
Sementara itu, pada 2023 pemerintah mengalokasikan subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp1,3 triliun untuk 220.000 unit rumah. Alokasi anggaran untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) pada 2023 senilai Rp4,64 triliun untuk 54.924 unit.
Selain itu, Kementerian PUPR mengalokasi Rp4,8 triliun pada 2023 untuk program subsidi selisih bunga (SSB) untuk 759.407 unit.
Adapun, pada tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 miliar terhadap 42 unit rumah untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang dikenal dengan BP2 BT.
Untuk tahun ini, pemerintah masih menganggarkan untuk SSB sebesar Rp4,39 triliun atau 769.903 unit untuk membayar penerbitan KPR tahun sebelumnya, sehingga total bantuan pembiayaan perumahan untuk 2022 sebesar Rp28,2 triliun dengan target sebanyak 200.042 unit rumah.
Baca Juga
Pada 2021, penyaluran dana FLPP telah ditutup dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 178.728 unit senilai Rp19,57 triliun dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 157.500 unit. Dengan emikian, total penyaluran dana FLPP dari 2010--2021 sebesar 943.583 unit atau senilai Rp75,17 triliun.
