Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Indonesia telah mencapai Rp1.895,5 triliun hingga 2022.
Dia bahkan menyampaikan pandemi Covid-19 masih akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia pada tahun depan.
“Tantangan ke depan, pertama, angin terakhir dari Covid-19 yang anggarannya selama 3 tahun mencapai Rp1.895,5 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/6/2022).
Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan anggaran jumbo untuk penanganan Covid-19 hingga tahun ini. Pada 2023, pemerintah akan memangkas alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sejalan dengan dengan target defisit APBN yang harus kembali ke bawah 3 persen, serta pemulihan ekonomi yang diperkirakan semakin kuat.
Bisnis mencatat, anggaran belanja untuk kesehatan dalam APBN 2023 direncanakan sebesar Rp153,8 triliun — Rp209,9 triliun, turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp255,4 triliun.
Dengan alokasi belanja kesehatan tersebut, anggaran belanja penanganan Covid-19 menurun tajam hingga mendekati Rp0 pada 2023. Pemerintah pun tidak lagi mengalokasikan anggaran belanja untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun depan.
Baca Juga
Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN senilai Rp455,62 triliun. Adapun per 13 Mei 2022 realisasi senilai Rp80,79 triliun atau 17,73% dari total alokasi.
Lebih lanjut, realisasi penanganan kesehatan senilai Rp15,21 triliun, realisasi perlindungan masyarakat mencapai Rp51,09 triliun, sementara penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi Rp14,48 triliun.
Realisasi sektor kesehatan itu telah disalurkan untuk pembayaran klaim pasien Rp11,6 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp1,59 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun, dan penanganan Covid-19 melalui dana desa sebesar Rp0,8 triliun.
Adapun untuk pos perlindungan masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH) tersalurkan Rp14,24 triliun, Kartu Sembako Rp18,8 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp6,1 triliun, BLT Desa Rp8 triliun, Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung Rp1,6 triliun, s
