Bisnis.com, JAKARTA – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih akan defisit, sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur. Kendati demikian, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, mandiri, dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.
Kebijakan pembiayaan investasi juga akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU), dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan UMi.
Tak hanya itu, peran swasta juga akan terus didorong dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.
Sri Mulyani berharap, melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi tetapi tetap sustainable.
"Hal tersebut akan terefleksi pada pendapatan negara yang meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai dengan 11,70 persen PDB, belanja negara mencapai 13,80 persen sampai dengan 14,60 persen PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46 persen sampai dengan -0,65 persen PDB," jelas Sri Mulyani Press Statement Kebijakan Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023, Jumat (20/5/2022).
Selain itu, kata Sri Mulyani, defisit akan diarahkan kembali di bawah 3 persen, antara -2,61 persen sampai dengan -2,90 persen PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen PDB.
Sri Mulyani menambahkan, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka pada 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen.
Angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.
