Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa pemerintah akan segera menerapkan sistem transaksi nontunai berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk menggantikan kartu tol atau e-toll card.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menegaskan penerapan sistem pembayaran tol tanpa kartu atau nirsentuh bukanlah wacana dan akan segera dilaksanakan.
“Implementasi sistem pembayaran tol tanpa kartu bukan wacana. Itu sudah skedul dari badan usaha pelaksana yang ditugasi Menteri PUPR untuk menjalankan sistem transaksi tol,” kata Danang kepada Bisnis, Kamis (19/5/2022).
Danang mengatakan sistem MLFF ini akan mulai diperkenalkan pada akhir 2022. Penerapan sistem pembayaran tol tanpa kartu ini merupakan bentuk inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan konsep intelligent toll road system (ITRS).
"Pada akhir tahun ini, kita akan memperkenalkan transaksi nirsentuh dengan menggunakan teknologi onboard unit yang terhubung dengan satelit sehingga masyarakat bisa langsung melewati gate tol tanpa perlu berhenti dulu untuk tapping e-money," jelas Danang.
Danang mengungkapkan bahwa penerapan sistem MLFF akan disesuaikan dengan kesiapan masyarakat di lapangan. Berbeda dengan sistem pembayaran Berbasis kartu elektronik yang saat ini digunakan, untuk metode pembayaran di Gerbang Tol (GT) MLFF akan menggunakan sistem server based.
“Pembayaran akan menggunakan sistem berbasis server,” ujarnya.
Berikut fakta-fakta soal MLFF yang bakal mulai diterapkan akhir tahun ini:
1. Nilai Investasi
Berdasarkan informasi yang dirilis Kementerian PUPR, Rabu (26/1/2022). MLFF merupakan hasil dari kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria dengan tujuan meningkatkan sistem pembayaran tol Indonesia.
Proyek MLFF diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Mr. Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100 persen dari proyek ini dengan nilai investasi sebesar Rp4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU). Investasi dari Pemerintah Hungaria ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap investasi.
