Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Begini Tanggapan HKTI

HKTI mengkritisi pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng dan meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan ini
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 28 April 2022  |  10:13 WIB
Konsumen melihat stok minyak goreng aneka merek tersedia di etalase pasar swalayan Karanganyar pada Kamis (17/3/2022) -  Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani.
Konsumen melihat stok minyak goreng aneka merek tersedia di etalase pasar swalayan Karanganyar pada Kamis (17/3/2022) - Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan satu catatan terhadap pemerintah terkait pelarangan crude palm oil (CPO) dan minyak goreng.

Ketua Umum HKTI Fadli Zon memandang kebijakan pemerintah di sektor sawit jangan sampai merugikan petani.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk melakukan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan juga ekspor minyak goreng untuk mengatasi stok di dalam negeri justru merugikan bagi para petani sawit.

"Larangan ekspor bukanlah solusi, karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban DMO (Domestic Market Obligations). HKTI mendesak kepada pemerintah untuk segera merevisi kebijakan larangan ekspor ini," cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon, Kamis (28/4/2022).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku dari komoditas minyak sawit mentah.

Dalam konferensi pers tadi malam, Rabu (27/4/2022) Presiden menegaskan bahwa pelarangan untuk semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.

Sebelumnya sempat terjadi simpang siur mengenai pelarangan ekspor minyak goreng. Di tingkat kementerian sempat menyebut bahwa yang dilarang hanya produk RBD olein, sedangkan minyak sawit mentah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan bahwa pemerintah turut melarang ekspor crude palm oil atau CPO, bersamaan dengan bahan baku minyak goreng lainnya.

"Saya mengikuti dengan seksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama," kata Jokowi.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pertanian minyak goreng Fadli Zon
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top