Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan belanja produk UKM dalam negeri hingga Rp400 triliun pada 2022. Dana tersebut diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menegaskan perekonomian nasional beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, atau produk dalam negeri.
Teten menjelaskan upaya ini mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja, mengenai 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli produk-produk koperasi dan UKM.
“Nilai cukup besar sekitar Rp400 triliun. Kalau kita belanjakan atau 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita untuk membeli produk-produk UKM, Badan Pusat Statistik BPS sudah menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen,” katanya, dikutip Selasa (19/4/2022).
Jumlah ini menurutnya, bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, juga bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja.
Lebih dari itu, jika sudah ada kepastian pasar untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), akan mempercepat akselerasi penyaluran pembiayaan untuk sektor ini. Saat ini, pemerintah sudah menaikkan porsi kredit perbankan sektor UMKM sebesar 30 persen.
“Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan UMKM untuk meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produksinya,” katanya.
Teten melanjutkan, akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan bisa menyerap lapangan kerja sekitar 2 juta. Untuk menjadi negara 4 besar dunia, harus dari sekarang Indonesia memperkuat sektor produksinya.
Menurutnya, produk-produk di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital buatan dalam negeri bagus dan mumpuni untuk bersaing di dunia pasar.
“Ada macam-macam produknya mulai dari simulator, mobil penangkap sinyal, produk aplikasi, hingga alat pertanian dengan tekonologi. Kami harapkan dengan adanya Showcase ini ada interaksi dengan pelaku UMKM, sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” lanjutnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny Gerard Plate memastikan kementeriannya mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk UMKM.
Hal tersebut dikatakannya sebagai dukungan nyata Kementerian Kominfo dalam menggunakan produk dalam negeri, seperti yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpers) No 2 Tahun 2022.
Pembiayaan Kominfo untuk belanja produk dalam negeri, diungkap Johnny adalah sebesar lebih dari Rp16 triliun, dari Rp25 triliun total anggaran yang ada.
Selanjutnya dari alokasi tersebut, Kementerian Kominfo akan memilah produk sektor industri yang menjadi domain Kementerian Perindustrian dan produk UMKM yang menjadi wilayah Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kalau semuanya (K/L) bersemangat seperti itu, maka dari Rp2.800 triliun (APBN 2022) tinggal dikalikan 60 persen. Berapa banyak, lebih jauh di atas Rp1.400 triliun,” jelasnya.
Alokasi belanja produk dalam negeri yang sangat besar oleh pemerintah tersebut menurutnya harus diawasi dan diperlukan pendampingan agar dapat direalisasikan dengan benar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Suharti, mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya belanja K/L untuk barang dan jasa Produk Dalam Negeri (PDN).
“Dari Rp15 triliun anggaran belanja barang dan jasa, kami akan alokasikan 95 persennya adalah untuk produk dalam negeri,” tegasnya.
Senada dengan Suharti, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tedi Bharata, mengungkapkan jika Menteri BUMN pun telah menyampaikan sangat mendukung pembelian barang dan jasa Produk Dalam Negeri (PDN).
“Selain itu, BUMN juga terus mendukung startup dari dalam negeri untuk berkembang,” katanya.
Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, juga mengungkapkan jika pihaknya pun telah mengalokasikan sebanyak Rp25 triliun untuk belanja produk dalam negeri.
“Dari sana ada sekitar Rp10 triliun untuk produk UMKM,” katanya.
