Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga kerap menyampaikan keluh kesah kepada DPR terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Puan menyebut keluhan itu muncul karena kementerian/lembaga (K/L) dihadapkan pada “cinta segitiga” antara menjalankan program prioritas, mengajukan tambahan anggaran, dan memenuhi kebijakan efisiensi.
“Namun, 'cinta segitiga' itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Puan dalam pidato rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui bahwa kebijakan efisiensi merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, adil, dan patut. Dalam keterbatasan ruang fiskal, sambungnya, pemerintah wajib menetapkan prioritas belanja yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi rakyat.
Dia mengklaim DPR akan mengawal pelaksanaan efisiensi ini melalui fungsi pengawasan dan memastikan setiap penambahan anggaran didukung indikator kinerja yang terukur. “Penyusunan dan pembahasan APBN bukan urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan bahwa di balik setiap pos anggaran terdapat harapan jutaan rakyat, mulai dari keberlanjutan pendidikan anak, akses berobat, hingga peluang kerja bagi petani, nelayan, dan buruh. Oleh sebab itu, dia mendorong sinergi DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menjelaskan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Menurutnya, periode ini akan menjadi momentum pembahasan intensif RAPBN 2026, yang diharapkan dapat memberi arah jelas bagi pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
