Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub berharap proses peninjauan yang tengah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan yang terakhir.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengaku akan memastikan peninjauan anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan mega proyek itu tidak berlarut-larut sehingga berdampak pada proses penyelesaian.
"Saat ini sedang dikaji oleh BPKP dan kita harapkan itu merupakan yang sudah final dan fix pembiayaan untuk bisa diopersikan antara Jakarta-Bandung," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dikutip dari Youtube Komisi V DPR RI, Kamis (10/2/2022).
Sebelumnya dia menuturkan proyek Kereta Cepat Pulau Jawa baik untuk Jakarta-Bandung maupun Jakarta-Semarang masuk dalam proyek prioritas perkeretaapian pada 2022.
Mengenai hal ini, Kemenhub sudah melakukan Penataan Emplasemen Stasiun Padalarang dan Stasiun Bandung untuk Konektivitas KCJB antara Stasiun Padalarang, Stasiun Bandung, Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta - Surabaya serta Fasiltas Operasi Stasiun Padalarang.
"Pemerintah menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa dilakukan uji coba pada akhir 2022, sehingga diharapkan pada 2023 sudah bisa beroperasi," tambah Zulfikri.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan BPKP saat ini tengah melakukan review secara menyeluruh terhadap perhitungan kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
Sebagaimana diketahui, biaya awal pembangunan Kereta Cepat ini sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran menjadi US$8 miliar, berarti terdapat kenaikan sekitar US$1,9 miliar atau setara Rp27,09 triliun.
“Terkait dengan adanya realokasi untuk cost overrun saat ini memang sedang di-review oleh BPKP,” ujar Dwiyana saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Senin (7/2/2022).
