Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Indonesia bisa menghasilkan kesepakatan konkret dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mengingat Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Presidensi G20 pada 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan, Presiden menilai transisi energi memiliki porsi penting. Bahkan, menjadi pekerjaan rumah bersama di seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia tetapi juga negara-negara G20 dan seluruh komunitas global.
"Tidak hanya untuk pemerintah, tapi korporasi dan lembaga keuangan dan semua pemangku kepentingan. Selain menurunkan emisi, betul-betul setiap pihak perlu melakukan transisi energi yang berkeadilan,” kata Luhut dalam Peluncuran Transisi Energi G20 yang berlangsung secara virtual, Kamis (10/2/2022).
Luhut mengatakan, untuk merealisasikan transisi energi yang berkeadilan tentunya membutuhkan biaya yang besar.
“Ini [transisi energi berkeadilan] tentunya membutuhkan biaya yang besar, tentu banyak negara miskin dan berkembang tidak mampu atau tidak mau membebani masyarakat apalagi di masa pandemi. Beban makin berat," ujarnya.
Oleh sebab itu, dalam melakukan transisi energi harus seminimal mungkin dampaknya ke sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kita harus didukung kerjasama global yang kuat. Ini akan kita bangun di Presidensi G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," ujarnya.
Sementara itu, dalam agenda yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dirinya telah mendapatkan mandat langsung dari Presiden Jokowi mengenai topik transisi energi yang akan dibahas pada Presidensi G20.
"Pak Presiden mengarahkan agar menghasilkan kesepakatan yang konkrit dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Menteri ESDM dapat tanggung jawab besar pada pilar transisi energi," katanya
Seperti diketahui terdapat tiga topik utama yang akan dibahas pada Presidensi G20 Indonesia 2022, yakni kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.
Pada pilar transisi energi, Arifin mengungkapkan akan mengangkat tiga isu prioritas di antaranya akses energi, teknologi, dan pendanaan.
"Dengan tiga isu tersebut diharapkan mendapatkan hasil, guna memperkuat sistem energi global dan transisi keadilan yang berkelanjutan," ujar Arifin.
