Bisnis.com, JAKARTA – Proyek ambisius bernama transisi energi menghadapi sejumlah tantangan dalam realisasinya. Selain memerlukan investasi ribuan triliun, PT PLN (Persero) juga masih harus berhadapan dengan mahalnya ongkos energi terbarukan.
Pemerintah sejak tahun lalu telah menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan capaian netral karbon alias net zero emission pada 2060. Rencana itu disusul dengan penetapan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021–2030.
Dalam rencana tersebut, pemerintah membidik pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 20,9 gigawatt (GW), atau 51,6 persen dari total pembangkit yang direncanakan mencapai 40,5 GW. Sisanya adalah pengembangan pembangkit fosil dengan porsi 48,4 persen.
Namun demikian, perusahaan listrik negara masih menghadapi dilema tingginya harga komponen dari pembangkit.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi menyebutkan bahwa perusahaan harus berjibaku dengan tantangan harga pembangkit bersih yang masih belum ekonomis.
“Ini dilema, bagaimana PLTU dan PLTGU yang saat ini adalah base load berharga US$6 sen–US$8 sen per kWh harus digantikan oleh PLTS dan BESS, karena PLTS tidak bisa menggantikan secara langsung PLTU dan PLTGU kalau tidak ada BESS,” katanya belum lama ini.
Baca Juga
BESS adalah battery energy storage system. Teknologi tersebut diperlukan untuk menampung daya yang terserap dari pembangkit listrik.
BESS juga memungkinkan pembangkit EBT menyalurkan daya selama 24 jam, sama seperti PLTU dan PLTGU. Dalam RUPTL, pembangkit listrik EBT base load ditargetkan mencapai 1,1 GW hingga 2030.
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), misalnya hanya dapat beroperasi secara langsung dan mengaliri tegangan listrik ke konsumen selama 4–5 jam, karena hanya bergantung pada keberadaan matahari.
Sebab itu, diperlukan BESS sebagai penyimpan daya, sekaligus mengaliri listrik saat sinar matahari terhalang atau malam hari.
Masih Mahal
Celakanya, teknologi BESS masih terbilang mahal. Kajian PLN menemukan bahwa biaya PLTS ditambah dengan BESS masih terbilang tinggi untuk dijual ke masyarakat.
Pemakaian teknologi itu diperkirakan masih seharga US$18 sen–US$21 sen per kWh. Jauh dari harga pemakaian pada PLTU dan PLTGU.
“Inilah yang menjadi tantangan ketika kami melakukan trade off penggantian PLTU ke PLTS dengan BESS atau wind [pembangkit listrik tenaga bayu]. Pembangkit listrik intermitensi renewable energy harus dilengkapi dengan BESS,” tuturnya.
Meski biaya teknologi pada pengembangan EBT masih tinggi, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menekankan inovasi manusia pada teknologi masih terus berjalan. Secara perlahan, ongkos EBT kian menurun hingga nantinya akan menyaingi PLTU.
Harga listrik menggunakan PLTS saat ini berada di kisaran US$4 sen per kWh. Ditambah dengan biaya solid state battery storage untuk PLTS base load seharga US$13 sen per kWh. Artinya, paket pengembangan EBT tersebut mencapai US$17 sen per kWh.
PLN sendiri masih menunggu adanya inovasi baterai storage hingga 4 tahun ke depan, misalnya dengan keberadaan pengembangan PLTS seharga US$2,5 sen–US$3 sen per kWh, ditambah dengan baterai berbasis liquid atau redox flow battery.
Kemunculan teknologi itu akan menjadikan kocek untuk penyimpanan daya tersebut menjadi US$3,5 sen per kWh. Artinya, biaya EBT di masa depan bisa turun menjadi US$6 sen–US$7 sen per kWh.
“Kalau ini bisa terjadi, tentu saja bagaimana PLN menjadi bagian dari inovasi, sehingga dilema tadi bisa diselesaikan. Energi baru terbarukan adalah superior, baik secara teknis, komersial, ekonomi, maupun sistem,” tuturnya saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Januari lalu.
Dia pun meyakini disrupsi teknologi akan terus berjalan. Sebab itu, Darmo -biasa dia disapa- optimistis renewable energy dapat terus dilaksanakan.
Selain didukung kebijakan, pengembangannya juga diproyeksi dapat bersaing dengan pembangkit fosil di masa depan.
Berpacu dengan Waktu
Dalam pengembangan EBT, PLN berpacu dengan waktu untuk mencapai bauran energi terbarukan sebanyak 23 persen dari total energi listrik nasional di 2025.
Pemerintah mencatatkan realisasi pengembangan pembangkit EBT mencapai 11.157 MW pada 2021. Jumlah itu lebih rendah dari target 11.357 MW. Pada 2022, Kementerian ESDM pun menyasar penambahan kapasitas energi bersih menjadi 11.804 MW.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memastikan, target bauran energi 23 persen pada 2025 telah dimonitor bersama PLN.
“Kami bersama dengan PLN memastikan bahwa titik-titik COD masih sesuai. Kami punya tim bersama untuk memantau ini,” katanya.
Hingga akhir 2021, jelas Dadan, bauran energi terbarukan mencapai 11,5 persen dari total energi nasional. Artinya, masih terdapat selisih 11,5 persen lagi yang harus tercapai dalam 3 tahun mendatang.
.jpg)
Isu mahalnya pembangkit listrik energi terbarukan ditampik oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Menurutnya, biaya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) masih dapat menyaingi pembangkit fosil dengan mekanisme tertentu.
PLTS skala besar, kata dia, telah mencapai nilai yang kompetitif saat ini dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru di 2023. Selain itu, penurunan harga juga dapat ditempuh, salah satunya melalui lelang.
Dalam kasus itu, Fabby mengambil contoh pengembangan PLTS 100 MW di Kamboja. Pembangkit listrik tersebut kemudian dihargai US$4 sen per kWh.
“Menurut saya, kunci untuk menurunkan harga PLTS itu dengan menurunkan [menerapkan] auction dilakukan skala besar. Ini bisa mempercepat penurunan harga PLTS dan mempercepat juga transisi energi di Indonesia,” terangnya.
