Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pembentukan regulasi logistik harus benar-benar tepat sasaran dan tidak tergesa-gesa.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Logistik & Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan menanggapi pernyataan Supply Chain Indonesia (SCI) yang menyebut bahwa Indonesia tengah darurat regulasi logistik.
“Soal darurat regulasi sebenarnya bukan hanya logistik yang membutuhkan, tetapi tidak sedikit juga kepentingan-kepentingan industri lainnya yang sangat membutuhkan. Namun, harus diingat regulasi juga kalau tidak tepat sasaran bisa menghambat dan menimbulkan biaya tinggi,” kata Akbar kepada Bisnis, Senin (7/2/2022).
Sebelumnya, Chairman SCI Setijadi mengatakan bahwa implementasi Perpres Nomor 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sebagai payung hukum sektor logistik yang dikeluarkan hampir 10 tahun lalu berjalan tidak efektif.
Menurut Akbar, sebuah regulasi harus tepat sasaran dan tepat waktu agar tidak menjadi bumerang. Kadin Indonesia, lanjutnya, melihat pemerintah tidak harus berlomba-lomba melahirkan sebuah regulasi.
Yang terpenting, kata dia, adalah bagaimana memberikan solusi yang dianggap memang membutuhkan regulasi, baik di tingkat pusat, antar-kementerian/lembaga, maupun di daerah.
Baca Juga
“Ini yang harus dikaji lebih dahulu supaya tidak terkesan terburu-buru melahirkan regulasi. Kita juga harus berhati-hati dan selektif dalam hal memproduksi regulasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, sebagai salah seorang yang terlibat dalam kelahiran Sislognas, dia mengakui cetak biru tersebut belum terlaksana dengan seutuhnya.
Maka dari itu, sambung Akbar, Kadin Indonesia membentuk badan khusus yang menangani logistik dan rantai pasok nasional. Sebab, semangat dan roh Sislognas mayoritas ada di badan logistik Kadin Indonesia.
“Harapan kami, Badan Logistik yang dimotori oleh dunia usaha, dalam hal ini di bawah Kadin Indonesia yang isinya di dalamnya adalah para pihak yang merancang kelahiran Sislognas ini betul-betul menjadi mitra strategis dari pemerintah dalam hal memberikan solusi yang solutif bagi isu-isu strategis mengenai logistik nasional kita,” tutup Akbar.
