Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan industri penerbangan nasional belum mencetak laba sepanjang 2021. Malahan, torehan pendapatan maskapai sepanjang relaksasi penerbangan domestik itu masih digunakan untuk membayar setumpuk utang selama masa pandemi sebelumnya.
Kondisi keuangan yang sulit itu, kata Alvin, menjadi alasan mendasar isu pemutusan hubungan kerja atau PHK masih tetap menjadi pilihan maskapai pada tahun ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) diterpa isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena terdampak pandemi Covid-19.
“Saat ini maskapai masih mengurangi kerugian belum mencetak keuntungan, uang yang masuk pun masih diprioritaskan untuk membayar tunggakan-tunggakan utang yang kemarin,” kata Alvin melalui sambungan telepon, Selasa (1/2/2022).
Alvin menerangkan pendapatan yang dihimpun maskapai nasional rata-rata masih sekitar 50 persen sepanjang 2021 jika dibandingkan dengan torehan selama 2019. Artinya, pendapatan maskapai belakangan ini masih terpaut lebar dengan beban operasional yang bersifat tetap setiap tahunnya.
“Bisnis penerbangan ini memang volume penumpang menjadi sangat penting karena untuk bisa mendapatkan laba yang diharapkan itu jumlah penumpang dan kargo yang diangkut harus mencukupi,” tuturnya.
Kondisi itu, kata dia, menjadi latar belakang dari isu PHK yang tengah bergulir di tubuh maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) belakangan ini. Menurut dia, dua maskapai itu mengalami kontraksi kinerja yang cukup dalam selama pandemi.
Baca Juga
“Kalau AirAsia dan Garuda kita tahu sedang sulit, Garuda karena akumulasi belasan tahun salah manajemen dan AirAsia mereka mengandalkan rute liburan bukan bisnis, saat ini tentu sulit,” kata dia.
Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi.
Langkah efisiensi itu, disebut-sebut dilakukan seiring dengan permasalahan bisnis kedua maskapai penerbangan nasional yang dinilai berdampak pada aspek ketenagakerjaan di internal perusahaan.
Adapun wacana perampingan kembali jumlah tenaga kerja di tubuh maskapai pelat merah itu sudah bergulir sejak Selasa (9/11/2021). Saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo meminta dukungan dewan untuk mendorong upaya restrukturisasi finansial dan operasional yang tengah dilakukan perseroan.
Lewat bahan paparannya, Garuda Indonesia bakal mengoptimalkan route network perseroan yang efektif mendatangkan keuntungan signifikan bagi perseroan. Selain itu, Garuda Indonesia juga berencana untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan mereka lewat skema pensiun dini dan program lainnya.
Garuda membutuhkan setidaknya tambahan Rp14,32 triliun atau US$1 miliar untuk membayar utangnya dan tetap bertahan. Dilansir Bloomberg, Rabu (03/11/2021), Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan perseroan sedang dalam pembicaraan dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang senilai US$6,3 miliar. Pembicaraan tersebut diharapkan bisa rampung pada kuartal kedua tahun depan.
Di sisi lain hingga kuartal III/2021, pendapatan CMPP turun 65 persen menjadi Rp487 miliar dari pendapatan periode yang sama tahun lalu Rp1,39 triliun. Posisi EBITDA negatif juga menyusut dari negatif Rp1,2 triliun menjadi Rp683 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
