Bisnis.com, JAKARTA — Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tubuh PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) mencuat. Kedua perusahaan dikabarkan bakal bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait hal tersebut.
Namun menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi belum ada rencana pertemuan bersama dengan jajaran direksi untuk membahas perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada dua maskapai penerbangan itu.
“Belum ada rencana pertemuan,” kata Anwar melalui pesan WhatsApp, Selasa (1/2/2022).
Kendati demikian, Anwar mengatakan, kementeriannya bakal tetap menyediakan fasilitas mediasi bagi perusahaan dan serikat pekerja yang mengalami perselisihan hubungan industrial ke depan.
Dia berharap fasilitas mediasi itu dapat memberi solusi terbaik bagi perusahaan dan serikat pekerja yang tengah mengalami kebuntuan dalam hubungan industrial mereka.
“Tentunya kami akan memediasi untuk pertemuan antara perusahaan dan serikat pekerja. Semoga ada solusi terbaik yang bisa kita sepakati,” tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi.
Langkah efisiensi itu, disebut-sebut dilakukan seiring dengan permasalahan bisnis kedua maskapai penerbangan nasional yang dinilai berdampak pada aspek ketenagakerjaan di internal perusahaan.
Adapun wacana perampingan kembali jumlah tenaga kerja di tubuh maskapai pelat merah itu sudah bergulir sejak Selasa (9/11/2021). Saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo meminta dukungan dewan untuk mendorong upaya restrukturisasi finansial dan operasional yang tengah dilakukan perseroan.
Lewat bahan paparannya, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) bakal mengoptimalkan route network perseroan yang efektif mendatangkan keuntungan signifikan bagi perseroan. Selain itu, Garuda Indonesia juga berencana untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan mereka lewat skema pensiun dini dan program lainnya.
PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) membutuhkan setidaknya tambahan Rp14,32 triliun atau US$1 miliar untuk membayar utangnya dan tetap bertahan. Dilansir Bloomberg, Rabu (03/11/2021), Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan perseroan sedang dalam pembicaraan dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang senilai US$6,3 miliar. Pembicaraan tersebut diharapkan bisa rampung pada kuartal kedua tahun depan.
Di sisi lain hingga kuartal III/2021, pendapatan CMPP turun 65 persen menjadi Rp487 miliar dari pendapatan periode yang sama tahun lalu Rp1,39 triliun. Posisi EBITDA negatif juga menyusut dari negatif Rp1,2 triliun menjadi Rp683 miliar.
