Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menegaskan tak mengalami kebangkrutan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang dijalani saat ini seiring dengan berhembusnya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan saat ini perseroan memang masih berfokus dalam proses PKPU. Namun, lanjutnya, proses PKPU bukan merupakan proses kebangkrutan atau kepailitan tetapi justru dalam proses perdamaian dengan di bawah lindungan Pengadilan Niaga.
Sejalan dengan isu PHK massal, Irfan menyebut bahwa persoalan dengan karyawan kedepannya akan dibahas bersama serupa dengan kebijakan pensiun dini sebelumnya. Sehingga saat ini belum ada rencana untuk berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas persoalan tersebut.
"Kami selalu mengedepankan kepentingan karyawan dalam kondisi keterbatasan yang ada dan seluruh upaya yang selama ini dilakukan didasarkan atas kesepakatan dengan karyawan seperti pensiun dini sukarela dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku," ujarnya, Selasa (1/2/2022).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa GIAA dan PT AirAsia Indonesia Tbk. berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terdampak pandemi. Langkah itu seiring dengan permasalahan bisnis kedua maskapai penerbangan nasional yang dinilai berdampak pada ketenagakerjaan di internal perusahaan.
Hal tersebut sempat diutarakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Dia menyatakan manajemen Garuda dan AirAsia akan bertemu Menteri Tenaga Kerja perihal langkah strategis yang harus di ambil. Rencananya, pertemuan antara Kemnaker, Garuda Indonesia, dan AirAsia dilakukan besok lusa, Kamis (3/2/2022).
Menurutnya, Garuda dan AirAsia berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja karena akan kolaps (bangkrut). Artinya ada potensi permasalahan bisnis yang berdampak pada permasalahan ketenagakerjaan sehingga Kemnaker siap membantu mediasi.
