Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Ganjil Genap Sifatnya Situasional

Pemerintah menegaskan rekayasa ganjil - genap pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tergantung kondisi di lapangan atau bersifat situasional.
Petugas Dinas Perhubungan bertugas di pos penjagaan ganjil-genap Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (18/10/2021). Penerapan aturan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jakarta pada Senin (18/10) kembali normal dengan jam pemberlakuan pada pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB di ruas Jalan Jenderal Sudirman, MH Thamrin dan HR Rasuna Said./Antara
Petugas Dinas Perhubungan bertugas di pos penjagaan ganjil-genap Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (18/10/2021). Penerapan aturan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jakarta pada Senin (18/10) kembali normal dengan jam pemberlakuan pada pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB di ruas Jalan Jenderal Sudirman, MH Thamrin dan HR Rasuna Said./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan rekayasa ganjil - genap pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tergantung kondisi di lapangan atau bersifat situasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menegaskan, pengaturan rekayasa lalu-lintas ganjil genap baik di jalan tol, jalan nasional, maupun jalan alternatif pada masa libur Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kondisi di lapangan.

Skenario lalu-lintas akan ditetapkan oleh kepolisian dengan diskresi kepada pengelola jalan maupun pemerintah daerah setempat.

“Kalau ada peningkatan volume kendaraan, baik di jalan tol dan nasional, yang pertama kami berlakukan sifatnya pengaturan termasuk ganjil-genapselama Natal dan Tahun Baru situasional,"ujarnya Senin (20/12/2021).

Terkaot dengan kebutuhan di lapangan yang akan melakukan penilaian dan tindakan adalah kepolisian.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebutkan adanya penerapan ganjil-genap di jalan tol maupun jalan non-tol menjelang libur panjang akhir tahun. Sebelumnya, skenario itu merupakan wacana yang dilontarkan Kementerian Perhubungan saat rapat kerja dengan DPR pada 1 Desember 2021.

Masing-masing pelaku perjalanan memiliki kepentingan berbeda. Selain mudik dan bersilaturahmi, masyarakat melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain untuk berwisata.

Budi melanjutkan, pemerintah daerah yang punya kawasan pariwisata memiliki kewenangan untuk menetapkan manajemen rekayasa lalu-lintas. Misalnya di Bogor, menjelang akhir tahun nanti pemerintah setempat menutup jalur menuju Puncak untuk mengantisipasi menumpuknya pelancong.

Di sisi lain, Budi Setiyadi memastikan arus lalu-lintas untuk keperluan logistik tidak akan dibatasi. Jalur angkutan logistik akan dialihkan jika terjadi kemacetan di jalan tol maupun jalan utama.

“Kalau ada peningkatan lalu-lintas menurut penilaian kepolisian, ada kemungkinan kendaraan truk akan dialihkan dari jalan tol ke jalan nasional. Namun ini melihat kebutuhan di lapangan kalau volume cukup tinggi,” katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper