Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

2021 Sisa 14 Hari, Pemerintah Belum Realisasi Rp210 Triliun Anggaran PEN

Realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp533,6 triliun dari pagu Rp744,7 triliun. Sejak akhir kuartal III/2021, baru terdapat penambahan belanja Rp123,6 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto memberikan sambutan dalam Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia yang digelar Rabu (1/12/2021)./Istimewa
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto memberikan sambutan dalam Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia yang digelar Rabu (1/12/2021)./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak Rp210,57 triliun anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN tercatat belum terealisasikan. Hingga 17 Desember 2021 pemerintah baru membelanjakan 71,6 persen anggaran tersebut, bahkan realisasi anggaran kesehatan baru 68,6 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga Jumat (17/12/2021), realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp533,6 triliun dari pagu Rp744,7 triliun. Sejak akhir kuartal III/2021, baru terdapat penambahan belanja Rp123,6 triliun.

"Realisasi anggaran PEN mencapai Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (21/12/2021).

Berdasarkan catatan per klaster, realisasi anggaran PEN untuk kesehatan baru mencapai Rp147,4 triliun atau 68,6 persem dari pagu. Lalu realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp161,17 triliun (86,4 persen), program prioritas Rp87,47 triliun (74,2 persen), serta dukungan UMKM dan korporasi Rp74,36 triliun (45,8 persen).

Realisasi anggaran untuk klaster insentif usaha tercatat menjadi yang tertinggi, yakni Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu. Menurut Airlangga, tingginya realisasi itu mencerminkan banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan insentif untuk menjaga kelangsungan bisnisnya.

Ekonom Center of Reform on Economics(Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa penyebaran Covid-19 varian omicron tetap membawa risiko, baik bagi kesehatan masyarakat maupun perekonomian. Oleh karena itu, langkah mitigasi awal melalui pengetesan dan pelacakan perlu disertai langkah lanjutan pada 2022 melalui kebijakan fiskal.

"Jika tahun depan penyebaran varian omicron lebih buruk dari yang diduga, maka mau tidak mau proses penyesuaian dalam PEN pun harus dilakukan oleh pemerintah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/12/2021).

Dia menyatakan bahwa alokasi penanganan kesehatan dalam anggaran PEN tahun depan relatif lebih kecil dari tahun ini. Oleh karena itu, fleksibilitas penyesuaian anggaran menjadi vital agar dampak pandemi Covid-19 dapat diredam.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper