Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi anggaran sejumlah program dalam kluster kesehatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih menjadi pusat perhatian terkait dengan akuntabilitas.
Sri Mulyani menyebut program yang masih sangat perlu diperhatikan realisasi anggarannya adalah untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan.
"Kalau dilihat dari sisi akuntabilitas, hal yang selama ini masih menjadi pusat perhatian adalah pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan," jelas Sri Mulyani pada webinar Sinergi Pengawasan Nasional Program PEN Tahun 2021, Kamis (21/10/2021).
Meski demikian, dia mengklaim pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan di tingkat pusat relatif sudah lancar. Sementara untuk tenaga kesehatan di daerah, pembayaran insentif sudah secara bertahap direalisasikan. Hal ini termasuk untuk santunan kematian tenaga kesehatan.
Hingga 15 Oktober 2021, anggaran PEN yang dialokasikan untuk hal tersebut sudah dibayarkan untuk 1,26 juta tenaga kesehatan pusat, dan santunan kematian untuk 446 tenaga kesehatan.
Di sisi lain, Bendahara Negara menyebut anggaran PEN terutama kluster kesehatan seringkali dimanfaatkan untuk hal-hal mendesak yang membutuhkan langkah-langkah luar biasa.
Baca Juga
Contohnya adalah yaitu pembangunan fasilitas kesehatan atau Rumah Sakit Darurat (RSD) Asrama Haji Pondok Gede, serta fasilitas umum isolasi mandiri.
Adapun, realisasi anggaran PEN per 15 Oktober 2021 telah mencapai Rp428,21 triliun atau 57,5 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
Realisasi kluster anggaran kesehatan mencapai Rp115.84 triliun atau 53,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun; realisasi perlindungan sosial Rp122,47 triliun atau 65,6 persen dari pagu Rp186,64 triliun; dan program prioritas sebesar Rp67 triliun atau 56,8 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Selanjutnya, serapan PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp62,60 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp162,40 triliun; serta insentif usaha Rp60,31 triliun atau 96 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
