Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tax Holiday & Tax Allowance Tak Optimal, Otoritas Pajak Pacu Penyempurnaan Kebijakan

Penyempurnaan kebijakan serta implementasi atas kebijakan tersebut tentunya merupakan salah satu upaya DJP untuk mengoptimalisasi pemanfaatan fasilitas tax holiday dan tax allowance.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 27 September 2021  |  12:24 WIB
Tax Holiday & Tax Allowance Tak Optimal, Otoritas Pajak Pacu Penyempurnaan Kebijakan
Gedung Kementerian Keuangan - kemenkeu.go.id

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penyempurnaan kebijakan perpajakan dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif pajak sehingga menarik investasi. Pemerintah menilai masih banyak potensi investasi yang belum terserap.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah memfasilitasi pemberian tax holiday dan tax allowance kepada wajib pajak. DJP pun menyatakan senantiasa memperbaharui kebijakan terkait.

Menurutnya, pembaruan kebijakan di antaranya mengenai fasilitas tax holiday yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2018 jo. PMK 130/2020. Neilmaldrin mengklaim bahwa aturan itu menambah jumlah perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak.

"Terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tax holiday. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan akhir Juni 2021, terdapat 96 SK Fasilitas, 93 Wajib Pajak, dan 11 SK Pemanfaatan fasilitas tax holiday," ujar Neil kepada Bisnis, Senin (27/9/2021).

Dia menilai bahwa pembaruan kebijakan dan insentif itu tidak hanya menghasilkan pertumbuhan penerimaan pajak saja, tetapi juga diharapkan menciptakan kesempatan kerja dan nilai tambah dalam perekonomian Indonesia.

Lalu, terdapat ketentuan mengenai fasilitas tax allowance yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78/2019 jo. PMK 96/2020. Neil pun menyatakan bahwa terdapat perluasan bidang usaha melalui penyempurnaan aturan itu, yakni dari 71 bidang usaha menjadi 166 bidang usaha di berbagai lokasi investasi per Juni 2021.

"Penyempurnaan kebijakan serta implementasi atas kebijakan tersebut tentunya merupakan salah satu upaya DJP untuk mengoptimalisasi pemanfaatan fasilitas tax holiday dan tax allowance, sehingga dapat terus menunjang iklim investasi di Indonesia," ujar Neil.

Meskipun begitu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa terdapat potensi investasi sebesar Rp2,9 kuadriliun atau Rp2.900 triliun, yang sudah difasilitasi pemerintah Indonesia, tetapi hingga saat ini belum tereksekusi.

Bahlil mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah difasilitasi oleh negara sejak 4 tahun yang lalu. Di antara fasilitas yang telah diberikan adalah berupa tax holiday dan tax allowance.

"Di negara kita ini, ada Rp2.900 triliun potensi investasi yang difasilitasi oleh negara sejak tahun 2017, 2018, 2019, hingga 2020, yang insentifnya sudah diberikan berupa tax holiday maupun tax allowance, namun itu belum tereksekusi," ujar Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak insentif pajak tax holiday
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top