Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Banyak Perusahaan Rugi, Supertax Deduction Sepi Peminat

Sejak 2019 sampai sekarang, banyak perusahaan yang mengalami kondisi rugi fiskal akibat pandemi Covid-19. Bahkan, terdapat perusahaan yang terpaksa menutup kegiatan usahanya karena kesulitan finansial.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 22 September 2021  |  16:44 WIB
Banyak Perusahaan Rugi, Supertax Deduction Sepi Peminat
Karyawan beraktivitas di DJP, Jakarta. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa insentif pajak supertax deduction berupa pengurangan penghasilan bruto kurang dimanfaatkan, karena banyak perusahaan merugi dan terkendala persyaratan.

Insentif itu diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

PMK 128/2019 mengatur pemberian insentif berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dari wajib pajak. Insentif diberikan agar industri membantu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pendidikan vokasi.

Sayangnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan bahwa belum banyak pelaku usaha dan industri yang memanfaatkan insentif itu. Alasannya, banyak perusahaan terganjal syarat memperoleh supertax deduction, yakni terkait kondisi keuangan.

Neil menjabarkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 3C PMK 128/2019, salah satu syarat wajib pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Menurutnya, sejak 2019 sampai sekarang, banyak perusahaan yang mengalami kondisi rugi fiskal akibat pandemi Covid-19. Bahkan, terdapat perusahaan yang terpaksa menutup kegiatan usahanya karena kesulitan finansial.

"Kondisi ini menjadi salah satu penyebab tidak dapat dipenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan oleh PMK tersebut, sehingga pemanfaatan insentif ini kurang maksimal," ujar Neil kepada Bisnis pada Rabu (22/9/2021).

Insentif pajak itu pun tak dapat digunakan oleh perusahaan yang sedang merugi. DJP sebelumnya menyatakan bahwa terdapat kemungkinan untuk merevisi aturan tersebut, agar insentif dapat lebih dioptimalkan.

Berdasarkan PMK 128/2019, terdapat sejumlah syarat perusahaan untuk mendapatkan fasilitas supertax deduction, di antaranya adalah wajib pajak perlu melakukan kegiatan vokasi yang berbasis pada kompetensi tertentu.

Lalu, perusahaan harus memiliki perjanjian kerja sama dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi program diploma, atau balai latihan kerja; tidak dalam keadaan rugi fiskal; dan telah menyampaikan surat keterangan fiskal (SKF).

Biaya yang dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan bruto hingga 200 persen di antaranya adalah biaya penyediaan fasilitas fisik termasuk listrik, air, bahan bakar, dan biaya lainnya yang terkait dengan keperluan praktik kerja; biaya instruktur atau pengajar; biaya untuk barang keperluan praktik kerja; honor kepada siswa ataupun pelatih; serta biaya sertifikasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perusahaan insentif pajak dirjen pajak
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top