Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan bahwa skenario net-zero emission atau emisi nol bersih di Indonesia paling optimal dicapai pada 2060.
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas Rachmat Mardiana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa opsi tahun skenario di mana net-zero emission akan dicapai, yakni pada 2045, 2050, 2060, dan 2070.
"Nanti masih berkembang mengenai opsi-opsi net zero. Namun, sampai dengan saat ini kajian yang paling optimum itu ada di 2060," ujar Rachmat dalam sebuah webinar, Selasa (24/8/2021).
Terkait sektor energi, ada beberapa strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai skenario net zero emission pada 2060. Strategi yang akan menjadi fokus antara lain, penurunan intensitas energi atau efisiensi energi secara bertahap dari 1 persen hingga 6 persen pada 2030, pengembangan energi baru terbarukan (EBT ) hingga mendekati 100 persen pada 2060, dan transisi ke kendaraan listrik hingga 95 persen dari total kendaraan yang digunakan di 2055.
Selain itu, subsidi energi, baik BBM, gas, maupun listrik akan dihapus hingga sepenuhnya di 2030. Penggunaan batu bara juga diharapkan turun hingga nol pada 2060 di semua sektor.
"Penghentian penggunaan batu bara kalau dilihat dari komitmen-komitmen pembangkitan tentunya yang akan dibangun, ini diharapkan di 2055 atau 2060 itu sudah selesai kontraknya," kata Rachmat.
Baca Juga
Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai sektor energi Indonesia mampu mencapai nol emisi karbon lebih cepat, yakni di 2050.
"Studi kami menjadikan ada empat pilar utama menuju dekarbonisasi sektor energi, yakni energi terbarukan, elektrifikasi di sektor transportasi dan industri, penurunan energi fosil, dan bahan bakar bersih," kata Koordinator Riset IESR Pamela Simamora.
Berdasarkan studi IESR, untuk mulai menurunkan emisi gas rumah kaca, Indonesia perlu memasang sekitar 140 gigawatt (GW) energi terbarukan pada 2030, sekitar 80 persen merupakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Selain itu, penjualan mobil listrik dan sepeda motor listrik perlu ditingkatkan masing-masing menjadi 2,9 juta unit dan 94,5 juta unit pada 2030. Hal terpenting lainnya, PLN perlu menghentikan pembangunan PLTU pada 2025.
