Bisnis.com, JAKARTA - Sektor ini memiliki sejarah yang panjang, boleh jadi seiring sejalan perjalanan bangsa ini. Bahkan dalam episode krisis, seperti terjadi pada dua dasawarsa berlalu, UMKM telah jadi benteng pertahanan ekonomi nasional, berdaya tahan tinggi.
Beberapa tahun silam, Lembaga Center of Information and Development Studies (Cides) pernah mempublikasikan memiliki daya tahan yang tangguh seputar UMKM. Kiprah dan kekuatan UMKM itupun disorot dengan beberapa indikator.
Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang merosot ketika krisis ekonomi terjadi tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM.
Hal ini berbeda dengan kondisi usaha skala besar yang justru bertumbangan saat krisis terjadi. UMKM malah tetap mampu bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas.
Hal serupa terjadi di Jepang pasca luluh lantak oleh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Negara itu mengawali kebangkitannya dengan memperkuat sektor riil yang digerakkan oleh usaha kecil dan menengah.
Faktor kedua menurut laporan Cides, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.
Lebih jauh, fleksibilitas dan kemampuan modal lokal itu menjadikan UMKM memiliki faktor kunci ketiga yakni tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Pasang surut moneter tidak menggoncang kinerja UMKM.
Seiring perkembangan waktu, UMKM saat ini menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Orientasinya pun bukan sekadar pada pasar domestik, namun sudah melirik ke pasar internasional sehingga dapat mendatangkan devisa.
Secara umum, jenis produk yang selama ini banyak diekspor oleh UMKM Indonesia antara lain kayu dan barang dari kayu, ikan dan udang, perabotan dan alat penerangan. Ada juga kopi, teh, dan rempah-rempah, mesin dan peralatan mekanis, plastik dan barang dari plastik, lemak dan minyak nabati, pakaian dan aksesorinya, buah-buahan, hingga mesin elektrik.
UMKM Indonesia bahkan bisa mengekspor produk seperti arang, sapu ijuk bahkan sapu lidi. Dengan kata lain, semua produk memiliki peluang pasarnya sendiri, asalkan pelaku UMKM mencermati pasar ekspor yang cocok buat produk mereka.
NAIK KELAS
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar kapasitas UMKM harus terus ditingkatkan secara maksimal. Presiden menginginkan UMKM naik kelas.
Sektor itu harus mampu memenuhi standar pasar global, memiliki brand yang kuat, dan kemasan produk yang sesuai dengan selera pasar, serta mampu memasarkan produk secara digital ke pasar global.
Amanat ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, semua pihak mesti urun keringat menjalankan amanah ini, termasuk Kementerian Perdagangan sebagai salah satu tiang penopang ekspor.
Hingga kini, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM Indonesia pada 2018 berjumlah 64 juta usaha, atau mewakili 23,9% populasi penduduk di Indonesia.
UMKM menyumbang PDB nasional pada tahun 2020 sekitar 61,07%. Meski demikian, berdasarkan data ekspor tahun 2020, kontribusi nilai ekspor langsung UMKM pada periode yang sama baru sebesar 4,09% dari total nilai ekspor Indonesia, di mana nilai total ekspor Indonesia pada tahun 2020 mencapai US$167,68 miliar. Dari angka ini, terlihat kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sangat kecil. Apalagi kita bandingkan dengan kontribusi UMKM ekspor di negara tetangga seperti Thailand (29%) dan Malaysia (17%).
Adapun jumlah UMKM yang melakukan ekspor secara langsung (direct exporters) pada 2020 adalah sebanyak 13.755 eksportir, yang mewakili 77,28% dari jumlah eksportir nasional.
Karena itulah, tidak heran jika Presiden Joko Widodo meminta agar kapasitas UMKM semakin ditingkatkan dengan harapan agar produk yang dihasilkan makin memenuhi pasar global. Pemerintah ingin UMKM Indonesia tidak hanya mensuplai pasar domestik tetapi bisa juga berkontribusi lebih besar sebagai supplier untuk pasar internasional.
Terdorong oleh amanat itu, Kementerian Perdagangan saat ini fokus untuk mendorong UMKM agar mampu ekspor dan bersaing di pasar internasional mencetak eksportir-eksportir baru terutama dari kalangan UMKM.
Upaya Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional kemudian memetakan kendala yang umum dijumpai oleh UMKM Indonesia, sebelum melahirkan untuk mendorong eksportir baru.
Pada umumnya, pelaku UMKM ketika berupaya memasuki pasar ekspor memiliki keterbatasan kapasitas produksi, kemudian modal atau pembiayaan, kualitas produk, minimnya pengetahuan dan informasi terkait prosedur ekspor.
Selain itu, dalam konteks perdagangan internasional, di mana setiap negara berusaha untuk ‘mengamankan’ pasar domestik dan melindungi konsumen dalam negeri, tidak sedikit yang mewajibkan produk impor harus memenuhi persyaratan tertentu.
Kondisi ini yang harus diperhatikan oleh para UMKM Indonesia, bagaimana caranya mereka bisa memproduksi barang yang sesuai dengan persyaratan di negara tujuan ekspor. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tantangan UMKM dalam menjangkau pasar internasional tentunya semakin bertambah akibat berbagai pembatasan kegiatan di bidang ekonomi dan sosial.
Berangkat dari temuan itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menggariskan dilakukan beberapa strategi pemberdayaan UMKM ekspor yang meliputi, peningkatan kapasitas UMKM ekspor melalui kegiatan-kegiatan pendampingan. Kegiatan ini di antaranya berupa pendampingan UMKM oleh desainer agar produknya mampu memenuhi selera pasar melalui designers dispatch services (DDS) dan klinik produk ekspor.
Gambar: Kinerja Ekspor-Impor Menjadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Q2-2021
PENDAMPINGAN
Selain itu, ada pula sertifikasi produk ekspor, pelaksanaan ajang penghargaan desain produk ekspor yakni Good Design Indonesia (GDI), serta pendampingan intensif UMKM calon eksportir melalui export coaching program, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan ekspor dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan update terkini.
Direktorat jenderal ini pun mendorong peningkatan akses pasar UMKM melalui pelaksanaan fasilitasi promosi ekspor, baik secara langsung maupun secara virtual. Salah satu ajang dunia yang saat ini diikuti adalah “Ajang National Branding Expo 2020 Dubai” yang akan dilaksanakan pada Oktober 2021 hingga Maret 2022 mendatang.
Ada juga layanan digital bagi UMKM ekspor untuk berkonsultasi, termasuk berbagai talkshow terkait ekspor yang dilaksanakan secara rutin, serta fasilitasi kemudahan pembiayaan ekspor, bekerja sama dengan lembaga perbankan.
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional pun tidak putus-putusnya menyebarkan informasi pasar ekspor (market brief) secara virtual oleh para perwakilan perdagangan (perwadag) di luar negeri.
Kegiatan ini diwujudkan dengan program seminar virtual yang digelar dua kali dalam sepekan, yaitu setiap Selasa dan Kamis. Pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkannya untuk melakukan konsultasi terkait peluang pasar ekspor.
Pada periode 27 Juli 2021—23 Desember 2021, sebanyak 39 perwadag secara bergilir akan menyampaikan informasi hasil pengamatan pasar di negara akreditasi masing-masing tentang produk Indonesia yang diminati pasar internasional saat ini dan di masa mendatang.
Pada Juli lalu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi mengatakan para pelaku usaha, khususnya kalangan eksportir pemula dan calon eksportir, dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan para Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).
Menurutnya, Kemendag berupaya agar pelaku UMKM bisa memiliki akses sekaligus pengetahuan memadai terkait negara tujuan ekspor. Lebih jauh, kata Didi, setiap perwakilan perdagangan di luar negeri mengantongi misi untuk mencermati peluang pasar bagi produk UMKM di negara tujuan ekspor.
DIGITALISASI
Dia menambahkan meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir, aktivitas ekonomi Indonesia harus terus difasilitasi agar segera pulih. Ekspor merupakan salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi, untuk itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan beberapa upaya demi mendukung peningkatan ekspor nonmigas.
Kemendag saat ini tengah menyusun revisi pada Permendag No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Revisi aturan tersebut untuk memastikan pelaku UMKM bisa menikmati peluang dan kesempatan pertumbuhan ekonomi digital.
Saat ini, struktur UMKM nasional dinilai belum tangguh untuk menghadapi tantangan yang mengemuka seiring berkembangnya perdagangan secara elektronik.
Era digital telah jadi keniscayaan masa kini dan nanti. Agar tak tergerus, digitalisasi merupakan kunci UMKM bertahan atau bahkan berkiprah di kancah global. Dan itu bukan sekadar harapan, Kemendag telah menatap ke masa depan tersebut.
