Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Penurunan Ekspektasi, Serapan Tenaga Kerja Diprediksi Turun

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengucurkan subsidi gaji guna menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Karyawan PT Krakatau Steel Tbk. menyelesaikan pembuatan pipa baja disebuah pabrik di Cilegon, Banten. Bisnis
Karyawan PT Krakatau Steel Tbk. menyelesaikan pembuatan pipa baja disebuah pabrik di Cilegon, Banten. Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air yang melemahkan Purchasing Managers Indeks (PMI) dinilai menurunkan ekspektasi di sektor manufakur.

Hal ini disebut menjadi penyebab utama dari adanya potensi pelambatan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan turunnya ekspektasi di sektor manufaktur kemungkinan membuat perusahaan di sektor tersebut menahan langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, bahkan ada potensi untuk dilakukan pengurangan.

"Paling tidak mereka akan menahan biaya produksi dari ongkos tenaga kerja. Mungkin akan disusul dengan perumahan pekerja sebagaimana yang dilakukan pebisnis ritel di sektor hilir," ujar Faisal, Kamis (1/7/2021).

Namun, dampak dari pelamahan di sektor manufaktur terhadap tenaga kerja tergantung kepada sejauh mana PPKM darurat yang diberlakukan bisa efektif. Apabila efektif, sambungnya, tekanan lanjutan terhadap industri tidak akan besar dan potensi untuk merumahkan karyawan bisa dihilangkan.

Selain harus memastikan pemberlakukan PPKM darurat diterapkan dengan baik, pemerintah juga mesti membantu sektor manufaktur yang tengah mengalami pelemahan, meskipun masih ekspansif, setidaknya dari segi ongkos tenaga kerja. 

Skema terkait dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Termasuk dengan kembali menyalurkan anggaran dalam bentuk subsidi gaji secara tepat sasaran kepad pekerja perusahaan di sektor manufaktur yang terdampak.

Kendati tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk subsidi gaji, lanjutnya, perubahan masih memungkinkan mengingat perencanaan anggaran tersebut sebelumnya diambil dengan asumsi tidak terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Pada kenyataannya, itu terjadi. Pemerintah harus lebih adaptif dan mengakomodasi perubahan kondisi tersebut," ujarnya.

Faisal mengatakan pemerintah perlu melakukan refocusing anggaran negara dengan menyesuaikan alokasi mengikuti perubahan kondisi pandemi di Tanah Air yang mulai menunjukkan dampaknya kepada sektor manufaktur yang berhasil bercokol di zona ekspansif sejak beberapa terakhir.

Sekadar catatan, angka PMI Juni 2021 turun menjadi 53,5 dari bulan sebelumnya 55,3 akibat ledakan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan. Dalam survey yang dilakukan IHS Markit, pelambatan tersebut bakal membuat penambahan tenaga kerja dilakukan seminimal mungkin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper