Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai langkah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama untuk menciptakan efisiensi lebih dengan penghentian fasilitas kartu kredit untuk petinggi perusahaan tidak berdampak signfikan.
Menurutnya, langkah efisiensi diperlukan lebih dari sekadar kebijakan penghentian fasilitas kartu kredit. Pasalnya, untuk pelaksanaan efisiensi dalam perusahaan harus dilakukan secara keseluruhan dan tidak bisa secara parsial.
"Itu kan hanya sifatnya sekadar komestik saja, saya kira dampaknya tidak signfikan," katanya kepada Bisnis, Rabu (16/6/2021).
Eddy menambahkan bahwa efisiensi di dalam Pertamina dapat dilakukan dengan meminimalisir potensi pemborosan dari aspek-aspek pembelian, pengadaan barang, dan jasa, serta perjalanan-perjalanan dinas.
Selain itu, langkah efisiensi tidak hanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami masa penurunan tingkat keekonomian bisnis saja, tetapi juga harus terus dilakukan setiap adanya potensi penghematan.
"Esensi dari perusahaan bahwa sebuah korporasi itu bisa bergerak lincah, bisa bergerak dengan sangat baik memberikan return atau tingkat pengembalian baik bagi pemegang sahamnya jika memiliki kinerja yang prima di antaranya adalah efisiensi yang maksimal," katanya.
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan bahwa kebijakan penghentian fasilitas kartu kredit di Pertamina bukan menjadi suatu gebrakan yang signifikan.
Mamit berpendapat, sejauh mekanisme pengawasan perusahaan yang ketat dan benar, potensi pemborosan dari penggunaan kartu kredit tidak akan terjadi.
"Apabila tidak sesuai dengan peruntukannya, maka tidak usah diganti," katanya kepada Bisnis, Rabu (16/6/2021).
Dia menilai, pemberian fasilitas kartu kredit hanya dapat dinikmati pada level komisaris dan direksi di Pertamina, tidak untuk di level manajer. Untuk itu, kebijakan tersebut dinilai kurang efektif.
"Penghematan yang bisa dilakukan juga saya yakin tidak akan signifikan," katanya.
