Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama membeberkan bahwa dewan direksi di perusahaan pelat merah itu tidak mau terbuka dalam penggunaan fasilitas kartu kredit perusahaan.
Kendati pria yang akrab disapa Ahok itu yakin langkah untuk meniadakan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, senior vice president, hingga pejabat level manajer dapat menciptakan efisiensi yang besar, tetapi dirinya masih belum dapat menghitung secara terperinci penghematan yang bisa didapat.
"Tidak tahu karena direksi tidak berani buka," katanya kepada Bisnis, Rabu (16/6/2021).
Ahok mengungkapkan bahwa kebijakan itu sebetulnya telah tercetus sejak tahun lalu dan menunggu momentum yang tepat untuk diusulkan.
Menurut dia, momen rapat umum pemegang saham pada Selasa (14/6/2021) merupakan saat yang tepat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa peniadaan fasilitas kartu kredit guna mencegah adanya penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Di samping itu, langkah tersebut sebagai efisiensi untuk mengejar target keuntungan tahun ini.
Ahok menambahkan, sejumlah upaya efisiensi telah dilakukan Pertamina untuk mencapai target laba US$2 miliar pada tahun ini dengan strategi yang telah dijalankan di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa yang telah desentralisasi.
Perusahaan pelat merah itu, katanya, harus lebih irit dalam menjalankan operasinya di tengah kenaikan harga minyak dunia dan menghindari adanya kenaikan harga BBM di dalam negeri.
"Optimasi biaya agar target keuntungan US$2 miliar tercapai pada tahun ini. Harga minyak mentah sudah di atas US$70 [per barel]. Tentu untuk tidak naikkan harga BBM yang tinggi harus penghematan dan optimasi biaya," jelasnya.
