Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Riset Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai apabila pemerintah ingin menaikkan anggaran pertahanan, maka lebih baik untuk menaikkan rasio penerimaan pajak atau tax ratio terlebih dahulu.
Pada webinar berjudul 'Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun', Berly menyatakan bahwa rasio belanja militer atau pertahanan Indonesia terhadap PDB, sebagian besar disebabkan oleh tax ratio Indonesia yang juga cukup rendah.
Jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Filipina yang memiliki tax ratio lebih tinggi, maka Berly menilai wajar apabila lebih banyak anggaran di negara tersebut yang dapat dialokasikan ke sektor pertahanan.
"Kalau penerimaan [pajak] lebih tinggi, maka lebih banyak yang bisa dialokasikan untuk semua item termasuk ke defense atau alutsista. Sehingga, tahapan yang umum yaitu naikkan dulu penerimaan, baru lebih banyak dialokasikan lagi ke sektor-sektor yang dianggap prioritas atau tertinggal," ujar Berly dalam webinar Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Rabu (9/6/2021).
Adapun pada 2020, Kementerian Keuangan mencatat tax ratio Indonesia hanya sebesar 8,3 persen, atau turun sebesar 1,5 persen dari tahun sebelumnya yaitu 9,8 persen pada 2019.
Di sisi alokasi anggaran, Berly mencatat alokasi anggaran untuk sektor pertahanan secara umum pada APBN 2021 yaitu sebesar 7 persen. Bahkan, alokasi tersebut lebih besar daripada sektor kesehatan yaitu sebesar 5 persen.
Baca Juga
Lalu dari segi pagu anggaran, dia mencatat alokasi anggaran Kementerian Pertahanan hampir selalu berada di tingkat tiga teratas atau dengan pagu terbesar. Pada 2021, anggaran Kemhan bahkan berada di peringkat dua teratas dengan pagu terbesar.
"Jadi istilahnya, tidak bisa dibilang juga prioritasnya rendah terhadap Kemhan," katanya.
