Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota Komisi VII DPR meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengevaluasi dan memverifikasi data penerima subsidi listrik secara cermat sehingga penyaluran subsidi tepat sasaran.
Mereka menyampaikan hal ini ketika menanggapi adanya 15,19 juta kelompok pelanggan rumah tangga daya 450 VA yang berpotensi dicabut subsidinya karena tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ratna Juwita Sari mengatakan bahwa penyusunan anggaran subsidi listrik harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menekan anggaran negara dan kondisi ekonomi masyarakat.
Demikian pula, dengan data yang digunakan sebagai dasar penyaluran subsidi harus dievaluasi secara teliti.
"Saya ingin ingatkan data yang digunakan untuk subsidi listrik itu harus dievaluasi kembali, dilihat detail lagi karena ini benar-benar terjepit, di satu sisi APBN kita sedang tidak baik dan di sisi lain masyarakat butuh bantuan ini," ujar Ratna dalam rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/6/2021).
Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru untuk mengurangi anggaran subsidi listrik tahun depan sebelum ada data akurat terkait pelanggan rumah tangga daya 450 VA yang berhak menerima subsidi.
Dia bahkan mengusulkan agar nilai subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 ditetapkan sama dengan anggaran pada 2021, yakni senilai Rp59,26 triliun, dengan catatan adanya perbaikan data dan skema penyaluran subsidi yang baik sehingga dapat tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurhasan Zaidi mengatakan bahwa karut marut persoalan data DTKS adalah persoalan klasik yang tidak pernah selesai selama ini.
Dia pun mempertanyakan koordinasi yang dilakukan antarkementerian atau lembaga terkait ketidakakuratan data DTKS.
"Ketepatan data ini harus clear dari awal. Banyak orang meninggal, lalu ada yang sudah meningkat ekonominya, masih terdata tidak mampu. Ini catatan penting agar anggaran negara tepat sasaran. Jangan sampai yang enggak berhak terima, yang berhak banyak enggak menerima!" kata Nurhasan.
Anggota dari Fraksi PKS Mulyanto meminta agar pemerintah tidak terburu-buru untuk memisahkan pelanggan rumah tangga daya 450 VA yang terdaftar dalam DTKS dan non-DTKS sebelum data tersebut diperbaiki dengan akurat.
"Kalau langsung dipisah dengan data yang tidak akurat akan terjadi kesemerawutan," katanya.
Kementerian ESDM mencatat 58,2 persen dari usulan anggaran subsidi listrik untuk RAPBN 2022 senilai Rp61,83 triliun bakal diserap oleh golongan pelanggan rumah tangga daya 450 VA. Namun, penyaluran subsidi tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena dari 24,49 juta pelanggan 450 VA, sebanyak 15,19 juta pelanggan tidak masuk dalam DTKS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
