Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KKP Incar PNBP Perikanan Tembus Rp12 Triliun Pada 2024

Semakin besar kontribusi PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara, semakin terbuka besar pula ruang pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  11:24 WIB
Nelayan membersihkan kapal 3 GT bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/2/2019). - ANTARA/Jojon
Nelayan membersihkan kapal 3 GT bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/2/2019). - ANTARA/Jojon

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan dapat menaikkan PNBP hingga Rp12 triliun pada 2024 dengan meningkatkan kegiatan pasca produksi. Target PNBP itu naik tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang senilai Rp600 miliar.

Ridwan Mulyana, Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, mengatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap bertujuan untuk mensejahterakan nelayan.

"Semakin besar kontribusi PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara, semakin terbuka besar pula ruang pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (31/5/2021).

Ridwan menyampaikan hal itu ketika KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menggelar kegiatan bakti nelayan yang dilaksanakan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

KKP yang kini dinakhodai Menteri Sakti Wahyu Trenggono menargetkan PNBP menuju Rp12 triliun pada tahun 2024. Target itu naik jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sekitar Rp600 miliar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mekanisme pasca produksi. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengharmonisasikan berbagai kebijakan pengelolaan perikanan tangkap agar dapat berkontribusi pada peningkatan PNBP.

Kebijakan yang semula menjadi hambatan di lapangan diubah sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan perikanan tangkap, katanya, dituntut untuk berkontribusi pada iklim investasi yang semakin baik dan efisien dengan penyederhanaan regulasi.

Pada kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI Haerudin menyatakan siap mendukung KKP. Sinergi dengan berbagai pihak harus ditingkatkan guna membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju.

"Kegiatan Bakti Nelayan ini merupakan salah satu wadah untuk berdiskusi, mendengarkan aspirasi nelayan, melihat ke lapangan, akan menjadi bekal pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Tentu saja tujuan utamanya agar seluruh nelayan Indonesia sejahtera," ungkapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kkp pnbp
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top